Hanya Jateng Provinsi di Jawa Yang Masuk Kategori Waspada Rawan Pangan dan Gizi

SINAR HARAPAN--Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi di Jawa yang masuk dalam kategori waspada rawan pangan dan gizi. Seluruhnya ada 10 provinsi di Indonesia yang termasuk kategori tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam rilis terbaru mengenai Peta Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG).

Sebanyak sepuluh provinsi tercatat masuk dalam status waspada rawan pangan dan gizi.

"Bapanas juga menyusun sistem kewaspadaan pangan dan gizi atau SKPG. Sesuai analisis SKPG rilis Agustus diketahui, berdasarkan indeks komposit SKPG, sepuluh provinsi pada posisi yang perlu diwaspadai," ucap Deputi Bidang Kerawanan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo dalam keterangan yang dikutip rri.co.id, Selasa (19/9/2023).

Ke-10 provinsi tersebut meliputi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi barat, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Sementara sisanya sebanyak 24 provinsi masuk dalam kategori aman. Sementara tidak satupun provinsi yang masuk dalam kategori rentan. 

Ia menjelaskan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi ini dinilai berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. 

"Sebanyak 24 provinsi pada kondisi yang relatif aman atau 70,9 persen sisanya 29,41 persen atau sepuluh provinsi pada posisi waspada," katanya.

Lebih lanjut Ia menyebutkan, peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk dapat berkoordinasi lintas sektor dalam menyusun SKPG. Termasuk pencermatan data dukung berupa iklim dan potensi kebencanaan di masing-masing wilayah.

Situasi tersebut hampir tidak berubah dibandingkan beberapa tahun lalu. Pada 2019 Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga menyebut menyebut 10 dari 34 provinsi di Indonesia masuk kategori rawan pangan.
 
"Ada 10 provinsi yang rawan pangan, dan itu kita terus pantau," kata Syahrul, di Monumen Mandala, Makassar, waktu itu.

Syahrul tidak merinci lebih lanjut provinsi yang dalam keadaan rawan pangan.

Namun dikatakan, untuk Papua, kerawanan dipicu kondisi alam serta faktor cuaca. Distribusi pangan hanya bisa dilakukan dengan menerbangkan helikopter guna menjangkau daerah yang aksesnya sulit.