Pemilik Lahan untuk Sawah Dijanjikan Dapat Insentif

Kamis , 17 Oktober 2019 | 07:03
Pemilik Lahan untuk Sawah Dijanjikan Dapat Insentif
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Sofyan Djalil

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mempersiapkan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. 

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjelaskan, tujuan utama dari Perpres yang ditetapkan 6 September 2019 dan mulai berlaku tanggal 12 September 2019 itu ialah untuk penyelamatan lahan sawah. Karena itu, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah langkah untuk implementasi Perpres tersebut. 

Beberapa yang Sofyan sebutkan di antaranya, pertama pembenahan peta lahan sawah dilindungi (PLSD), kedua tata ruang dan pembatasan spasial lahan persawahan dan ketiga insentif penggunaan lahan persawahan. 

Khusus untuk insentif yang akan diberikan pemerintah, Sofyan menjelaskan hal itu sebagai langkah konkret menjaga PLSD yang telah diperkirakan luasannya saat ini. Namun ia belum mengetahui bentuk insentif yang akan diberikan kepada pemilik lahan. 

"Masalah insentif, karena kalau kita kunci tanah orang, tidak boleh digunakan, kecuali untuk sawah, itu ada insentif. Kemudian tentang bagaimana misalnya, karena ada persaingan antara kebutuhan pangan dan industri, ada rule base-nya karena kalau kita bangun industri. Tapi ini masih rapat pertama untuk penerapan Perpress itu," ujarnya saat ditemui seusai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). 

Lebih lanjut, ATR/BPN juga telah memetakan luasan PLSD yang akan diimplementasikan lewat Perpress 59/2019 tersebut. "Bahan baku sawahnya yang sudah diverifikasi di masa lalu (tahun 2018) 7,1 juta hektare. Tapi kemudian nanti harus diverifikasi lagi dan mana yang harus diselamatkan sebagai lahan baku sawah yang tidak boleh dikonversi," tambahnya. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load