Menkeu Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK

Kamis , 19 September 2019 | 13:35
Menkeu Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Sri Mulyani

JAKARTA - Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp 10,35 triliun uang negara yang tidak dikelola secara efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun angkat bicara. 

Menurutnya, laporan BPK tersebut sangat membantu pemerintah dalam memetakan permasalahan keuangan yang ada. 

"Jadi apa yang disampaikan BPK pada semester I tentu akan kita lihat dan kita respon," tutur Sri saat ditemui di Hall Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tanggerang, Banteng, Kamis (19/9/2019). 

Ia menegaskan, persepsi pemerintah pusat dengan BPK sebenarnya sejalan. Dalam arti, memiliki kepentingan yang sama dalam hal mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya. 

Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku akan menindaklanjuti temuan BPK tersebut lewat perbaikan dikemudian harinya. 

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kita semua terus diminta untuk mengefisienkan belanja barang, dalam hal ini termasuk belanja perjalanan. Jadi ini informasi ini tentu sangat baik," ucapnya. 

"Efisiensi dari sisi ketepatan dari penggunaan anggaran, dari sisi pertanggungjawabannya," pungkasnya. 

Pada Selasa (17/9/2019) lalu, BPK resmi menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada DPR RI di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. 

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, temuan 14.965 permasalahan senilai Rp 10,35 triliun tersebut melingkupi sejumlah aspek. 

Diantaranya adalah meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 9,68 triliun, serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakeflsienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 676,81 miliar.

Tercatat juga potensi kerugian sebanyak 502 permasalahan sebesar Rp 1,31 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.174 permasalahan sebesar Rp 5,90 triliun. Selain itu terdapat 2.798 permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Ikhtisar yang disampaikan merupakan ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan. 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL), 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN), 18 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018, serta 4 LK Badan Lainnya. Sedangkan Laporan Keuangan BPK Tahun 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load