Raja Menilai Tindakan PM Muhyiddin Melanggar Konstitusi Malaysia

Jumat , 30 Juli 2021 | 03:32
Raja Menilai Tindakan PM Muhyiddin Melanggar Konstitusi Malaysia
Sumber Foto Dok/Istimewa
PM Malaysia Muhyiddin Yassin

KUALALUMPUR--Raja Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menganggap Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tidak menjalankan atau melanggar konstitusi. Raja menilai keputusan pembatalan deklarasi keadaan darurat tanpa pembahasan di parlemen, tidak sesuai dan tidak menghormati konstitusi yang berlaku.

“Pembatalan semua aturan Keadaan Darurat pada 21 Juli lalu tanpa pembahasan di parlemen, tidak menghormati prinsip konstitusi dan membelakangi fungsi dan kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama (Pemimpin Tertinggi) negara,” kata sekretariat Istana, Dato Istana Indera Ahmad Fadli Shamsuddin sebagaimana dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (29/7).

Akibat sikap tersebut, Raja pun meminta semua pihak termasuk anggota parlemen untuk kembali mengikuti aturan konstitusi yang berlaku.

Himbauan ini penting untuk mengingatkan siapapun terkait fungsi dan kewajiban Raja atau Yang di-Pertuan Agong sebagai pemimpin tertinggi dan penjaga konstitusi negara. “Selaku Pemimpin Tertinggi, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kewajiban untuk menyampaikan nasihat dan teguran jika ada tindakan yang tidak sesuai konstitusi negara,” ujarnya.

Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi menyayangkan tindakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yasin karena membangkang perintah Raja Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Pembangkangan atas titah Raja atau Yang Dipertuan Pertuan Agong terjadi karena raja menginginkan semua Undang-Undang Darurat dibahas dan diresmikan di parlemen sesuai Pasal 150 (3) dari Perlembagaan Persekutuan. Zahid menilai tindakan tersebut merupakan bentukan pemberontakan terhadap titah Raja sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.

Karena itu, Zahid pun meminta agar PM Muhyddin Yassin untuk mundur dari jabatannya. “Tindakan ini jelas merupakan bentuk pemberontakan terhadap Yang di-Pertuan Agong, bahkan mengabaikan prinsip Perlembagaan Persekutuan.

Sehubungan dengan itu, UMNO akan meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Takiyuddin Hassan [Menteri di Jabatan Perdana Menteri] untuk mengundurkan diri secara terhormat, kata Zahid.

Dia juga menegaskan agar seluruh anggota parlemen dari UMNO harus melaksanakan keputusan Majelis Kerja Tertinggi UMNO pada 7 Juli 2021 lalu untuk menarik dukungan bagi Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri

Selain itu, Zahid mengatakan keputusan tersebut untuk memenuhi sumpah jabatan sebagai Anggota Parlemen yang berkewajiban taat dan setia kepada Yang Dipertuan Agong dan menjaga, melindungi, serta mempertahankan konstitusi. “Posisi ini juga sejalan dengan prinsip dan tujuan UMNO untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan institusi raja-raja Melayu sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 konstitusi UMNO,” ungkapnya.

 



Sumber Berita: Bisnis.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load