Menlu RI Ajak Dunia Lakukan Upaya Damai untuk Selesaikan Isu Palestina dan Akhiri Pendudukan Israel

SINAR HARAPAN - MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengajak dunia untuk serius melakukan upaya damai dalam menyelesaikan isu Palestina dan mengakhiri pendudukan Israel selamanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pertemuan debat terbuka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Rabu 18 Januari 2023.

"Tahun 2023 harus menjadi tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengakhiri pendudukan Israel selamanya," ucap Retno dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Warga Palestina Kecam Pemukim Israel yang Merusak Pemakaman Kristen di Yerusalem Timur

Dalam sesi debat PBB tersebut, dia menekankan tiga hal terkait isu Palestina.

Pertama, Indonesia menyambut pengesahan Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dampak legal pendudukan Israel di Palestina.

Berbagai laporan, mekanisme, dan resolusi PBB telah dikeluarkan. Namun, menurut Retno, itu saja tidak cukup sehingga harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata atas resolusi yang sudah ada.

Baca Juga: Perdana Menteri Israel Minta Pemimpin Dunia Hadang ICJ Keluarkan Opini Penjajahan Yahudi Terhadap Palestina

Laporan PBB mengatakan bahwa 2022 menjadi tahun paling gelap bagi warga Palestina di Tepi Barat, di mana 200 warga Palestina termasuk anak-anak terbunuh.

Oleh karena itu, hal kedua yang disampaikan Menlu Retno dalam sesi itu adalah Indonesia mengajak dunia untuk menyusun langkah konkret guna mencapai solusi damai.

Menlu RI juga meminta Israel untuk menghentikan provokasi dan mencabut hukuman yang diberlakukan kepada rakyat Palestina.

Baca Juga: Seorang Warga Palestina Tewas di Tangan Militer Israel, Dituduh Menyeberang Ilegal dan Menabrak Tentara

Pada 6 Januari 2023, Israel mengumumkan paket sanksi terhadap Otoritas Palestina, termasuk pemotongan jutaan dolar AS dari pendapatan pajak, penghentian kegiatan konstruksi di Tepi Barat, dan pencabutan kartu izin perjalanan "VIP" beberapa pejabat pemerintah Palestina.

"Israel harus menghentikan kebijakan hukuman terhadap orang-orang Palestina. Mereka tidak boleh menghalangi rakyat Palestina dalam memenuhi hak ekonominya," ujarnya.

"Mereka harus menghormati hukum internasional dan melanjutkan proses damai guna mencapai solusi bagi kedua negara, sesuai dengan ketentuan internasional," kata Retno menambahkan.

Baca Juga: GNB Masih Berhutang Atas Kemerdekaan Palestina, Menlu RI: 'Kita Hanya Bicara, Tapi Tidak Berbuat'

Ketiga, Indonesia juga mengajak masyarakat internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di tengah ancaman resesi dunia pada 2023.

"Kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestina menderita dalam diam khususnya di tengah situasi sulit saat ini," ujar dia.***