SINAR HARAPAN - PERTEMUAN Presiden China Xi Jinping dan Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr dalam kunjungan ke Beijing pada 3-5 Januari 2023 menghasilkan beberapa kesepakatan bersama termasuk soal Laut China Selatan.
Kesepakatan bersama, yang dicapai dalam pertemuan Xi dan Marcos, yang paling penting adalah tentang Laut China Selatan (LCS) di mana kedua negara selama ini terlibat dalam sengketa wilayah.
Kedua pemimpin bertukar pandangan yang mendalam dan terus terang tentang situasi LCS dan menekankan kesepakatan untuk mengelola perbedaan secara tepat dan damai.
Baca Juga: Dubes Jepang untuk PBB Janjikan Upaya Capai Konsensus Program Senjata Korut dan Agresivitas China
Ini kata Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan yang menerangkan tentang kesepakatan Xi Jinping Marcos Jr kepada wartawan di Beijing, Kamis.
"Kedua belah pihak menegaskan kembali pentingnya untuk menjaga dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan serta kebebasan navigasi dan penerbangan di atas wilayah Laut China Selatan," kata kesepakatan tersebut.
Terkait perselisihan di LCS, kedua pihak akan menyelesaikannya secara damai berdasarkan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC), Piagam PBB, dan Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Baca Juga: Presiden Filipina Akan Lakukan Kunjungan 3 Hari ke China, Bakal Bahas Masalah Laut China Selatan
Kedua pemimpin sepakat untuk saling membangun kepercayaan dan menegaskan pentingnya konsultasi antara kedua negara di tingkat Kementerian Luar Negeri dan Mekanisme Konsultasi Bilateral tentang LCS.
Kedua belah pihak juga memutuskan untuk membentuk mekanisme komunikasi langsung antara Departemen Perbatasan dan Kelautan Kementerian Luar Negeri China dengan Kantor Kelautan dan Departemen Luar Negeri Filipina.
China dan Filipina mengakui manfaat kerja sama praktis antar-penjaga pantai dan mendorong Pertemuan ke-4 Komite Penjaga Pantai Gabungan agar diadakan lebih awal.
Baca Juga: Memanas, Uni Eropa dan China Desak DK PBB Adakan Pertemuan Setelah Menteri Keamanan Israel Kunjungi Al Aqsa
Kedua belah pihak pun sepakat untuk mengadakan Pembicaraan Keamanan Pertahanan Tahunan pada waktu yang akan disepakati bersama, demikian isi kesepakatan tersebut.***
Artikel Terkait
Masyarakat China Borong Obat Flu, Pelonggaran Kebijakan 'Nol COVID' Picu Kebingungan
China Hapus Kewajiban Pemindaian QR Code dan Pemeriksaan Riwayat Perjalanan Domestik
Jumlah Jurnalis Dipenjara di Seluruh Dunia Capai Rekor Tertinggi 2022, Tertinggi di Iran, China, Myanmar
China Hapus Kebijakan Wajib PCR, Orang dengan Gejala COVID 19 Boleh bekerja 'Seperti Biasa'
Pemotongan Masa Karantina Viral Saat China Kewalahan Hadapi Omicron
AS Tegaskan Siap Bantu China Atasi Gelombang Infeksi COVID 19
Tambang Emas di Xinjiang China Longsor, Sedikitnya 18 Orang Terperangkap di Bawah Tanah