Dubes Jepang untuk PBB Janjikan Upaya Capai Konsensus Program Senjata Korut dan Agresivitas China

SINAR HARAPAN - DUTA Besar Jepang untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kimihiro Ishikane menjanjikan upaya terbaik agar Dewan Keamanan PBB dapat mencapai konsensus atas program senjata dan isu-isu kontroversial lainnya terkait Korea Utara.

Janji itu disampaikan oleh Ishikane sebagai ketua bergilir Dewan Keamanan bulan ini.

"Apa yang ingin saya lakukan adalah mengupayakan Dewan Keamanan mencapai suara yang bulat dan bersatu sehingga suara itu dapat berdampak terhadap Korea Utara," kata Kimihiro Ishikane dalam konferensi pers.

Baca Juga: Jepang Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Menjabat Bersama Mozambik, Ekuador, Swiss, dan Malta

"Dewan Keamanan PBB belum berhasil menyampaikan pesan dalam satu suara tentang Korea Utara, semuanya tidak berjalan dengan baik," ujar Ishikane.

Korea Utara meluncurkan rudal balistik dengan rekor 37 kali pada tahun lalu. Tindakan Korut itu bertentangan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang sudah ada sejak lama.

Pada Harti Tahun Baru 2023 saja, Pyongyang sudah menembakkan rudal balistiknya yang pertama.

Baca Juga: AS Tuduh Korea Utara Jual Senjata ke Tentara Bayaran Rusia, Sebut Melanggar Resolusi PBB

Dewan Keamanan PBB selama ini gagal mencapai kesepakatan tentang sanksi tambahan terhadap Korea Utara terutama akibat keengganan Rusia dan China, dua anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto.

Ishikane berkata, "Saya ingin menyampaikan suara Jepang, suara dari warga Jepang yang menghadapi hal ini ... bahaya yang mengancam datang dari lingkungan sekitar kami."

Jepang merupakan salah satu dari lima anggota tidak tetap di antara 15 negara Dewan Keamanan PBB yang bertugas selama dua tahun hingga akhir 2024.

Baca Juga: PBB Desak Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi, Didukung 12 dari 15 Anggota Keamanan PBB

Empat negara anggota lainnya yang juga akan bertugas hingga akhir 2024 adalah Ekuador, Malta, Mozambik, dan Swiss.

Ishikane mengatakan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi pada 12 Januari di New York akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri.

Pertemuan ini akan membahas tentang prinsip supremasi hukum dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.