Mantan PM Australia Scott Morrison Dikecam Atas Peran Rahasia di Kementerian Selama Pandemi

- Kamis, 1 Desember 2022 | 10:34 WIB
Perdana Menteri Scott Morrison. (Instagram.com/@scottmorrisonmp)
Perdana Menteri Scott Morrison. (Instagram.com/@scottmorrisonmp)

SINAR HARAPAN - PARLEMEN Australia pada Rabu 30 November 2022 mengecam mantan Perdana Menteri Scott Morrison.

Ini setelah penyelidikan menilai perannya secara diam-diam di berbagai kementerian selama pandemi telah "merusak kepercayaan publik pada pemerintah".

Meskipun bersifat simbolis, langkah parlemen Australia tersebut menandai kali pertama seorang mantan perdana menteri dikecam oleh parlemen.

Baca Juga: Jepang dan Australia Makin Mesra, Bakal Keluarkan Deklarasi Baru Soal Kerja Sama Keamanan

Mosi itu disahkan dengan 86 suara berbanding 50 di majelis rendah Australia.

Morrison diam-diam telah mengatur agar dirinya memiliki peran di lima kementerian selama pandemi.

Dia menjadi menteri gabungan kesehatan, keuangan, perbendaharaan, urusan dalam negeri, dan sumber daya.

Baca Juga: Kisruh Kepemilikan Pulau Pasir, Milik Indonesia atau Australia? Ini Penjelasan Kementerian Luar Negeri RI

Dia kehilangan kekuasaannya dalam pemilihan umum pada Mei 2022.

Sebuah investigasi atas peran rahasia tersebut menemukan bahwa tindakan Morrison sah, tetapi dia "secara fundamental merusak" kepercayaan pada pemerintah yang bertanggung jawab.

PM Anthony Albanese pada Rabu mengatakan bahwa tindakan Morrison itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan merusak demokrasi Australia.

Baca Juga: Australia Menentang Rekomendasi PBB Masukkan Great Barrier Reef dalam Status Warisan Dunia 'dalam Bahaya'

"Faktanya adalah demokrasi kita sangat berharga. Tidak ada ruang untuk kepuasan diri sendiri," kata Albanese selama debat menjelang mosi kecaman di parlemen.

Namun, dalam pidatonya di parlemen pada Rabu pagi menjelang pemungutan suara, Morrison tetap membela tindakannya dan menyebut kecaman parlemen itu sebagai "intimidasi politik" dan "pembalasan".

Mantan PM itu tercatat hanya sekali menggunakan kewenangan ekstra, yakni ketika memblokir proyek eksplorasi gas lepas pantai menjelang pemilu pada Mei 2022.***

Editor: Rosi Maria

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X