• Rabu, 27 September 2023

Tegas! Taiwan Tolak Reunifikasi dengan China, Nyatakan Akan Lindungi Kedaulatan, Demokrasi, dan Kebebasan

- Senin, 17 Oktober 2022 | 17:15 WIB
Ilustrasi - Taiwan tolak reunifikasi dengan China. (TINGSHU WANG)
Ilustrasi - Taiwan tolak reunifikasi dengan China. (TINGSHU WANG)

SINAR HARAPAN - TAIWAN menyatakan penentangan tegas terhadap komitmen China untuk bersatu kembali dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk reunifikasi.

Pada Minggu, 16 Oktober 2022, dalam Kongres Partai Komunis China yang diadakan 5 tahun sekali.

Baca Juga: Ketua Partai Oposisi Taiwan Kuomintang Disebut Kecewakan Publik Gegara Mengunjungi China

Xi Jinping mengatakan bahwa China akan menempuh berbagai cara untuk reunifikasi dengan Taiwan, termasuk penggunaan kekuatan.

Menanggapi pidato Xi Jinping pada sesi pembukaan kongres yang berlangsung selama sepekan itu.

Juru bicara kantor pemimpin Taiwan Xavier Chang dalam sebuah pernyataan menekankan sikap tanpa kompromi Tsai Ing-wen untuk melindungi kedaulatan, demokrasi dan kebebasan di Taiwan.

Baca Juga: Tentara Pembebasan Rakyat China Melakukan Latihan Tempur di Dekat Taiwan

Chang menjelaskan pandangan itu adalah konsensus luas di antara rakyat dan partai-partai politik di Taiwan.

Di sisi lain, asalkan ada "rasionalitas, kesetaraan, dan rasa saling menghormati".

Taiwan bersedia bekerja sama dengan Beijing untuk menemukan pengaturan yang dapat disepakati bersama untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, ujar Chang.

Baca Juga: Makin Panas, AS Umumkan Rencana untuk Menjual Senjata dan Layanan Teknis Senilai Rp16,39 T ke Taiwan

Namun, pengaturan seperti itu jelas bukan sesuatu yang telah diterapkan di Hong Kong di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem", kata juru bicara pemimpin Taiwan itu.

Dewan Taiwan untuk Urusan China Daratan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rakyat Taiwan tidak akan pernah menerima kebijakan (yang diterapkan di Hong Kong) itu.

Juga prinsip Kebijakan Satu China yang diterapkan Beijing, di mana kepemimpinan Partai Komunis China diakui sebagai 'satu-satunya pemerintah resmi China'.

Baca Juga: 13 Lokasi Wisata Taiwan Ini Ciamik, Bukan Cuma Indah, Menawarkan Wisata Tradisi Etnis Hakka hingga Atayal

Dewan Taiwan itu juga meminta partai komunis China untuk melakukan reformasi sistem politiknya dan membangun masyarakat sipil yang bebas dan demokratis.

Selain itu, Taiwan mendesak partai komunis China untuk "mengikuti tatanan internasional dan menangani hubungan lintas selat dengan cara berpikir yang baru".

Taiwan dan China daratan telah diperintah secara terpisah sejak keduanya berpisah karena perang saudara pada 1949.

Baca Juga: Xi Jinping Tegaskan Tak Ada Negara yang Berhak Bertindak Jadi Hakim dalam Masalah Taiwan

China menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang menunggu penyatuan kembali dan dengan penggunaan kekerasan jika perlu.***

Editor: Rosi Maria

Sumber: Antara

Artikel Terkait

Terkini

X