Negara-negara G7 Ogah Akui Refendum Palsu di Daerah Pendudukan Rusia di Ukraina

SINAR HARAPAN - NEGARA-negara Kelompok Tujuh (G7) tidak akan mengakui pseudo-referendum tentang pencaplokan wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina.

Referendum tersebut rencananya akan diadakan oleh Rusia dari 23 hingga 27 September.

Menurut Ukrinform, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan ini dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan para menteri luar negeri G7 di Majelis Umum PBB di New York.

Baca Juga: Pasukan Rusia Disebut Terkepung dan Tak Bisa Bertahan, Biden Wanti-wanti Putin Hindari Senjata Nuklir

“Menteri Luar Negeri G7 dan Perwakilan Tinggi mengutuk keras pengumuman Rusia untuk melakukan referendum palsu di wilayah Ukraina yang berdaulat, yang sementara berada di bawah kendali Rusia," kata pernyataan itu.

"Setiap referendum yang diadakan di bawah kondisi kehadiran militer Rusia, intimidasi, dan deportasi paksa tidak bisa bebas atau adil," lanjutnya.

"Setiap pencaplokan wilayah Ukraina akan menjadi pelanggaran berat terhadap kedaulatan Ukraina dan Piagam PBB," kata pernyataan itu.

Baca Juga: Donbass, Kherson, Zaporozhye Akan Menggelar Referendum Tentang Aksesi ke Rusia, Ini Langkah Putin

Para menteri luar negeri G7 dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa juga meminta semua negara "untuk secara tegas mengutuk setiap referendum dan tidak mengakui hasilnya."

Mereka menyesalkan langkah-langkah eskalasi Rusia yang disengaja, termasuk mobilisasi parsial cadangan dan retorika nuklir yang tidak bertanggung jawab.