China Rilis Buku Putih soal Taiwan, Tulis 'Taiwan Itu Milik China Sejak Zaman Kuno'

SINAR HARAPAN - PEMERINTAH China pada Rabu merilis buku putih berisi panduan kebijakan tentang Taiwan yang di dalamnya memuat soal reunifikasi.

Buku berjudul 'Permasalahan Taiwan dan Reunifikasi China pada Era Baru' itu dipublikasikan oleh Kantor Urusan Taiwan dan Kantor Informasi --keduanya di bawah Dewan Negara China-- dan berisi penegasan bahwa Taiwan adalah bagian dari China.

Buku putih itu dianggap sebagai perwujudan tekad dan komitmen Partai Komunis China (CPC) bersama rakyat China untuk reunifikasi nasional China pada era baru.

"Taiwan itu milik China sejak zaman kuno. Pernyataan ini memiliki dasar yang kuat dari segi historis dan yurisprudensi," tulis pemerintah China dalam buku itu.

Baca Juga: Belum Berakhir, China Perpanjang Masa Latihan Militer di Sekitar Taiwan

Buku itu juga mengutip Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tentang prinsip Satu China yang secara hukum tidak diragukan lagi dan telah diakui di seluruh dunia.

"Kami adalah satu China dan Taiwan bagian dari China. Hal ini fakta yang tidak bisa dipertentangkan, yang didukung oleh sejarah dan undang-undang. Taiwan tidak akan pernah menjadi negara karena statusnya sebagai bagian dari China tidak bisa diubah," kata buku putih itu, menegaskan.

Buku itu juga mengatakan bahwa masa depan Taiwan terletak pada reunifikasi China dan kesejahteraan rakyat Taiwan bergantung pada peremajaan bangsa China. 

"Kami akan bergandengan tangan dengan sesama warga China di Taiwan untuk memperjuangkan reunifikasi dan peremajaan nasional," kata buku putih itu.

Baca Juga: Apple Minta Suplier dari Taiwan Mencantumkan Label 'Dibuat di China' untuk Komponen Hasil Produksinya

Pada isu-isu dalam negeri, China selalu mengeluarkan buku putih yang akan menjadi pedoman kebijakan pemerintah setempat sekaligus menjadi dasar pengawasan CPC.

Persoalan di Xinjiang dan kebijakan protokol kesehatan antipandemi COVID-19, misalnya, juga didokumentasikan dalam buku putih oleh Dewan Negara atau kabinet pemerintah China.***