Tak Menentang Ukraina Bergabung dengan Uni Eropa, Putin: Ini Bukan Blok Militer

SINAR HARAPAN - DISINGGUNG soal rencana Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia tidak keberatan atas rencana Ukraina bergabung dengan kelompok itu.

Hal ini menyusul keputusan bersejarah Komisi Eropa yang mendukung upaya Kiev untuk menjadi anggota.

"Kami tidak menentangnya. Ini bukan blok militer. Itu hak negara mana pun untuk bergabung dengan serikat ekonomi," kata Putin pada Jumat, 17 Juni 2022 ketika ditanya tentang kemungkinan Ukraina bergabung dengan EU.

Baca Juga: Dubes Rusia Sebut Kehadiran Putin di KTT G20 Bali Masih Tunggu Perkembangan

Rusia selama bertahun-tahun telah mencerca upaya Ukraina untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Masalah ini menjadi isu besar antara Moskow dan Barat.

Sebelum dia memerintahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina pada akhir Februari, Putin telah meminta jaminan hukum dari Amerika Serikat bahwa Ukraina tidak akan diterima dalam aliansi militer.

Sebelumnya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Kremlin secara dekat mengikuti upaya Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa, terutama mengingat peningkatan kerja sama pertahanan di antara 27 anggota blok.

Baca Juga: Putin Beri Santunan 5 Juta Ruble kepada Keluarga Tentara Rusia yang Tewas di Ukraina dan Suriah

Masalah ini 'membutuhkan perhatian kami yang tinggi, karena kami semua menyadari intensifikasi diskusi di Eropa tentang masalah penguatan komponen pertahanan EU' kata Peskov dalam panggilan telepon dengan wartawan.

Berbicara di forum ekonomi tahunan unggulan Rusia di St Petersburg, Putin mempertanyakan apakah 'bijak' bagi EU untuk mengizinkan Ukraina bergabung.

Ia mengatakan bahwa Kiev akan membutuhkan subsidi ekonomi besar yang mungkin tidak bersedia diberikan oleh anggota EU lainnya.

Baca Juga: Nord Stream 1 Disebut Jadi Senjata Putin dalam Melemahkan Ukraina dan Melawan Eropa

Pada Jumat, Komisi Eropa merekomendasikan EU untuk menunjuk Ukraina dan Moldova sebagai calon anggota.

Sementara itu, bekas republik Soviet ketiga, Georgia, diminta untuk memenuhi persyaratan tertentu sebelum diberikan status yang sama.***