Mahkamah Pidana Internasional Minta Otoritas Rusia Bahas Situasi di Ukraina

SINAR HARAPAN - JAKSA Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court mengeluarkan permintaan resmi ke Rusia untuk membahas situasi di Ukraina, seperti dilansir dari TASS.

"Pekerjaan kantor saya sehubungan dengan situasi di Ukraina akan selalu dilakukan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar Statuta Roma, kata Karim Khan Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Karim Khan mengatakan pada Rabu, 16 Maret 2022 bahwa dia telah mengeluarkan permintaan resmi ke Rusia untuk pertemuan dengan perwakilan dari lembaga terkait untuk membahas situasi di Ukraina.

Baca Juga: Mahkamah Internasional Akan Memutuskan Kasus Ukraina vs Rusia pada Rabu, 16 Maret

"Kami melakukan pekerjaan kami dengan independensi, imparsialitas, dan integritas. Saya telah menggarisbawahi bahwa saya ingin terlibat dengan semua pihak dalam konflik," katanya lagi.

"Sejalan dengan pendekatan ini, saya juga telah mengirimkan permintaan resmi kepada Federasi Rusia untuk bertemu dengan otoritas berwenang mereka dan mendiskusikan situasi saat ini karena menyangkut mandat kantor saya. Menurut pandangan saya, Federasi Rusia secara aktif terlibat dalam penyelidikan ini dan saya siap untuk bertemu dengan mereka," tegasnya.

Meskipun Ukraina bukan anggota ICC, Ukraina telah mengajukan dua permohonan setelah mengakui yurisdiksi pengadilan sehubungan dengan kemungkinan kejahatan yang dilakukan di wilayahnya sejak 21 November 2013.

Baca Juga: Mahkamah Pidana Internasional Buka Kasus Kejahatan Perang Rusia

Pada 28 Februari, Jaksa Karim Khan mengatakan dia berencana untuk memperluas penyelidikan ke kemungkinan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, yang dilakukan oleh pihak mana pun dalam konflik.

Kremlin dengan tegas membantah kata-kata Khan tentang dugaan alasan untuk membuka kasus terhadap Rusia mengingat perkembangan di Ukraina. Pada November 2016, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa Rusia tidak berencana untuk menjadi penandatangan Statuta Roma ICC.

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, pengadilan gagal memenuhi harapan dan gagal menjadi badan peradilan internasional yang independen dan berwibawa.***