• Selasa, 24 Mei 2022

Pemerintah Taliban Afganistan Minta Dunia Beri Pengakuan

- Rabu, 19 Januari 2022 | 21:07 WIB
Arsip - Filippo Grandi, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Alessandra Velluci, Direktur Layanan Informasi PBB (UNIS) dan Martin Griffith, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat menghadiri peluncuran rencana tanggap kemanusiaan bagi Afghanistan dan wilayah sekitar untuk 2022, di Jenewa, Swiss, Senin (10/1/2022).
Arsip - Filippo Grandi, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Alessandra Velluci, Direktur Layanan Informasi PBB (UNIS) dan Martin Griffith, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat menghadiri peluncuran rencana tanggap kemanusiaan bagi Afghanistan dan wilayah sekitar untuk 2022, di Jenewa, Swiss, Senin (10/1/2022).

JAKARTA - Penjabat perdana menteri pemerintah Taliban Afganistan, Mullah Hasan Akhund, pada Rabu meminta pemerintah negara-negara untuk secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Ketika berbicara selama konferensi pers di Kabul, Akhund berargumen bahwa semua persyaratan sudah dipenuhi Taliban.

"Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, agar mulai memberi pengakuan," kata Akhund, saat tampil pertama kali dalam acara utama di depan umum sejak ia menjabat posisi tersebut pada September 2021. Negara-negara berpengaruh selama ini enggan mengakui pemerintah Taliban, yang merebut kekuasaan di Afganistan pada Agustus.

Sementara itu, negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat telah membekukan miliaran dolar aset perbankan milik Afganistan serta memotong pendanaan pembangunan, yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi Afganistan.

Pada konferensi pers tersebut, yang juga diikuti oleh beberapa pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Akhund dan para pejabat pemerintah Taliban meminta agar berbagai larangan dilonggarkan supaya dana bisa mengalir masuk ke Afganistan. Taliban menyalahkan aksi membekukan dana sebagai biang keladi krisis ekonomi yang semakin buruk.

"Bantuan jangka pendek bukan solusi; kami harus berupaya mencari cara untuk mengatasi berbagai permasalahan secara fundamental," katanya. Masyarakat internasional, sementara itu, telah meningkatkan bantuan kemanusiaan, yang dirancang untuk mengatasi kebutuhan mendesak.

Bantuan tersebut sebagian besar disalurkan tidak melalui jalur-jalur resmi. Namun kendati bantuan digulirkan, Afganistan menghadapi krisis uang tunai serta ekonomi yang memburuk selama musim dingin yang berat dan jutaan orang di negara itu sudah terjerumus ke jurang kemiskinan.

Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Afganistan Deborah Lyons juga berbicara pada konferensi pers tersebut. Lyons mengatakan krisis ekonomi Afganistan merupakan masalah serius yang perlu ditangani oleh semua negara. "Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang berupaya menghidupkan kembali ekonomi Afganistan dan secara mendasar menangani masalah ekonomi Afganistan," katanya.

Penjabat menteri luar negeri pemerintah Taliban, Amir Khan Muttaqi, mengatakan pemerintah sedang berupaya membangun hubungan ekonomi dengan masyarakat internasional. "Bantuan kemanusiaan adalah solusi jangka pendek pada masalah ekonomi, tapi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah untuk jangka panjang adalah mewujudkan proyek-proyek infrastruktur," kata Muttaqi. (E-4)

Editor: editor4

Tags

Terkini

Finlandia dan Swedia Resmi Gabung NATO

Kamis, 19 Mei 2022 | 11:06 WIB
X