Ukraina Susun RUU Pelarangan Kegiatan Gereja Ortodoks Rusia, Kremlin Kutuk Pengusiran Pendetanya di Kiev

SINAR HARAPAN - KREMLIN mengutuk dugaan tekanan oleh Ukraina terhadap Gereja Ortodoks Rusia dan para pendetanya, menyusul pengusiran para biarawan dari Biara Kiev Pechersk Lavra di Ibu Kota Kiev.

"Kami mengutuk keras tindakan ini. Kami mengutuk tekanan yang dilakukan terhadap para pendeta, yang dilakukan terhadap ROC (Gereja Ortodoks Rusia)," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers di Moskow, Kamis 30 Maret 2023.

Peskov menyarankan agar Moskow dapat mengevakuasi anggota pendeta dari biara tersebut ke Rusia, jika para biarawan memilih demikian.

Baca Juga: Jumlah Tentara Rusia Tewas di Ukraina Sudah Lebihi 16 Aksi Militer Rusia dan Uni Soviet Sejak Perang Dunia II

Dia menegaskan bahwa tidak ada yang akan tetap acuh tak acuh terhadap nasib masa depan mereka.

Partai Solidaritas Eropa di Ukraina, yang dipimpin oleh mantan Presiden Petro Poroshenko, mengumumkan rancangan undang-undang pada 23 November untuk melarang kegiatan Gereja Ortodoks Rusia di negara itu.

Pengumuman itu terjadi sehari setelah Dinas Keamanan Ukraina (SBU) menggerebek Kiev Pechersk Lavra, sebuah situs Warisan Dunia UNESCO, serta biara-biara lainnya.

Baca Juga: Menlu AS Peringatkan Masyarakat Internasional Agar Tak Disesatkan Rusia dan China dalam Sikapi Perang Ukraina

Pasukan keamanan mengklaim telah menemukan literatur pro-Rusia, uang tunai, dan dokumen palsu dari gedung tersebut.

Pada 10 Maret 2023, Menteri Kebudayaan Ukraina Oleksandr Tkachenko mengatakan di Telegram bahwa kontrak penggunaan Kiev Pechersk Lavra oleh Gereja Ortodoks Ukraina (UOC) akan diakhiri pada 29 Maret 2023, berdasarkan dugaan "pelanggaran ketentuan persetujuan penggunaan barang milik negara”.

Gereja Ortodoks Ukraina berpisah dari Moskow pada Mei karena restu Patriark Rusia Kirill untuk perang Moskow di Ukraina.

Baca Juga: ICC Sebut Surat Perintah Penangkapan Putin Berlaku Seumur Hidup, Bahkan Jika Perang Ukraina Berakhir

Ada kecurigaan bahwa itu digunakan oleh Kremlin untuk memengaruhi opini publik di Ukraina.***