SINAR HARAPAN - PULAU Rempang, yang terletak di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, menjadi sorotan media-media internasional.
Ini terjadi karena demonstrasi dan bentrokan antara penduduk lokal dan pihak berwenang yang berlangsung selama berbulan-bulan.
Konflik di Pulau Rempang dipicu oleh rencana pemerintah Indonesia untuk merealisasikan Rempang Eco City, sebuah proyek yang akan menampung pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai USD11,5 miliar milik Xinyi Glass Holdings Ltd, perusahaan kaca asal China.
Baca Juga: UAS Ditangkap Polisi Karena Kasus Pulau Rempang? Polisi: Itu Hoaks dan Tidak Benar
Untuk mewujudkan proyek tersebut, sekitar 7.500 penduduk Pulau Rempang dipindahkan dari tempat tinggal mereka yang terletak di pesisir pantai ke pedalaman, yang berjarak sekitar 60 km.
Ketidakpuasan dan kekhawatiran atas pemindahan ini telah memicu serangkaian protes yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
“Kami menangkap mereka karena melakukan vandalisme dan menentang polisi,” kata Pandra Arsyad, juru bicara kepolisian Kepulauan Riau seperti dikutip dari Reuters.
Baca Juga: Percepatan Proyek Rempang Terkesan Terburu-buru, Begini Penjelasan Menteri Bahlil
Media ini juga menuliskan bahwa aksi pengunjuk rasa berhasil dibubarkan pada sore hari di hari yang sama.
Namun, protes tersebut mencapai puncaknya dengan terjadinya kerusuhan pada hari Senin 11 September 2023 lalu.
Saat itu sekitar 1.000 demonstran berkumpul di depan kantor BP Batam, salah satu pengembang proyek.
Video yang tersebar luas di media lokal menunjukkan demonstran melempar botol dan batu ke arah polisi, yang kemudian merespons dengan meriam air dan gas air mata.
Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memberikan tanah dan rumah sebagai kompensasi bagi penduduk yang harus dipindahkan.
“Tetapi hal ini tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi, ini menjadi masalah,” kata Jokowi, tulis Reuters lagi.
