Edward Soeryadjaya Disel Lagi  

Selasa , 06 Maret 2018 | 22:00
Edward Soeryadjaya Disel Lagi   
Edward Soeryadjaya

 

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan Edward Soeryadjaya tersangka dugaan korupsi Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) sudah masuk kembali ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung setelah dibantarkan untuk kedua kalinya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan.

"Sudah masuk penahanan kembali dari opname di rumah sakit," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Warih Sadono di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Ia menegaskan, selama Edward dibantarkan atau ditangguhkan penahanannya maka tidak dihitung sebagai masa penahanan. Edward Soeryadjaya ditahan oleh penyidik JAM Pidsus sejak 20 November 2017 hingga 20 hari.

Pasal 24 ayat (1) KUHAP menyebutkan Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

Pasal 24 ayat (2), jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Pasal 24 ayat (3), ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 24 ayat (4), Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Edward ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: antaranews.com

Foto: skalanews.com

KOMENTAR

End of content

No more pages to load