Soal Perppu KPK, Ngabalin: Jangan Ancam Jokowi

Jumat , 04 Oktober 2019 | 15:04
Soal Perppu KPK, Ngabalin: Jangan Ancam Jokowi
Sumber Foto Dok/Ist
Ali Mochtar Ngabalin
POPULER

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta agar para mahasiswa tidak menekan dan mengancam Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK.

Pernyataan itu menanggapi desakan mahasiswa agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober. Bila Jokowi tak menerbitkan Perppu, mahasiswa mengancam akan melakukan aksi besar-besaran.

Ngabalin menyebut, tekanan atau ancaman yang disampaikan oleh mahasiswa kepada Pemerintah ini tidak bagus, apalagi disampaikan langsung oleh kalangan intelektual muda."Jangan membiasakan diri melakukan tekanan. Mengancam itu tidak bagus. Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam itu tidak bagus," kata Ngabalin di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Lagipula, kata Ngabalin, Perppu merupakan hak subjektif Presiden. Tak ada satu pun yang berhak menekan atau mengancam presiden.

Menurut dia, sebagai generasi baru yang berasal dari kalangan intelektual seharusnya mahasiswa berdiskusi dengan menggunakan nalar dan juga pemikiran yang terbuka."Gunakan narasi-narasi yang bagus. Ruang-ruang diskusinya pakai pikir dan hati. Karena yang sedang dipikirkan itu adalah masa depan bangsa dan negara," katanya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Terkait ancaman aksi yang lebih besar, Ngabalin menyebut hal itu tak perlu dilakukan karena mahasiswa tak hanya mengemban namanya sendiri tetapi juga mengemban nama bangsa dalam reformasi ini."Saya mau bilang, sebagai masyarakat terpelajar intelektual, generasi baru, bagusnya tidak main-main ancam. Ini kepentingan bangsa negara. Mahasiswa punya satu nama kehormatan besar dalam reformasi," katanya.

Ngabalin juga memastikan hingga saat ini penerbitan Perppu KPK belum diputuskan. Sebab, hal ini sepenuhnya adalah kewenangan dari presiden."Belum ada. Itu kewenangan presiden, presiden yang punya kewenangan untuk menilai hal Ikhwal dalam hal kegentingan, tidak ada satu orang pun yang bisa menilai, setelah Allah, Jokowi yang kedua," ia menambahkan.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load