Mendagri Lepas Tangan Soal 31 Kepala Daerah Tidak Netral

Senin , 25 Februari 2019 | 16:45
Mendagri Lepas Tangan Soal 31 Kepala Daerah Tidak Netral
Sumber Foto Dok/Ist
Mendagri Tjahjo Kumolo

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo lepas tangan atas pelanggaran Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda) menyangkut netralitas jabatan kepala daerah dalam Pemilu. Menurutnya, seluruh kepala daerah memiliki hak politik.

"Yang pertama saya belum mendapatkan surat resmi hasil klarifikasi dari Bawaslu. Kedua seluruh kepala daerah yang pernah saya sampaikan punya hak politik," ujarnya saat ditemui sebelum berbicara di Rakor Kadiv Propam Polri dan Rakortek POM TNI - POLRI se Indonesia di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Ia beranggapan kalau hak politik para kepala daerah juga mencakup ke ikut sertaannya dalam kampanye politik. "Karena yang bersangkutan adalah wakil, didukung, dipilih, diajukan oleh satu parpol atau gabungan partai politik. Sehingga kepala daerah itu boleh kampanye. Tetapi mengikuti aturan-aturan yang sudah diputuskan oleh KPU maupun Bawaslu," tuturnya.

Terkait 31 kepala daerah yang melakukan kampanye bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Tjahjo tidak ambil pusing. Karena ia mengaku telah mendapat informasi dari Panwaslu Jawa Tengah bahwa masalah sudah selesai.

"Sampai sekarang saya belum mendapatkan resmi pengaduan dari Bawaslu, yang berhak mengajukan verifikasi pemeriksaan adalah Bawaslu bukan Kemendagri," ucapnya.

"Malah saya dengar dari panwas Jateng sudah tidak ada masalah karena sesuai aturan yang ada. Hanya ada masalah yang bekaitan dengan etika. Saya rasa kalau sudah berkaitan dengan etika kan repot. Makanya semua kepala daerah miliki pahaman juga. Semua saya dukung karena saya yakin semua kepala daerah kalau kampanye sudah memahami aturan-aturan KPU maupun Panwas (mengajukan cuti)," tambahnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah Rofiuddin menyatakan, sedikitnya 31 kepala daerah itu dinyatakan melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni terkait netralitas jabatan kepala daerah.

Pihaknya berpandangan kalau deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diprakarsai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama 31 kepala daerah itu melanggar aturan tersebut.
Rofiuddin mengaku akan mengadukan kepala daerah asal PDI Perjuangan itu ke Kementerian Dalam Negeri.(ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load