Taufik Kurniawan Cengengesan di KPK

Selasa , 18 Desember 2018 | 18:45
Taufik Kurniawan Cengengesan di KPK
Sumber Foto satryo yudhantoko
Taufik Kurniawan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

Ia keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 15:56 WIB. Wartawan KPK yang menunggunya langsung melemparkan sejumlah pertanyaan kepada politisi Partai Amanat Nasional itu. Salah satunya terkait permintaan PAN agar Taufik mundur dari pucuk pimpinan DPR RI.

Pria berkacamata itu mengaku hanya akan mundur ketika sudah ditetapkan sebagai terpidana. "Saya hanya mengikuti tata tertib. Ya," ujar Taufik di Lobi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/12/2018).

Selain itu, Taufik juga ditanyai perihal indikasi aliran dana suap yang mengalir ke partai berlambang matahari itu. Namun pengakuannya tak memberikan kebenaran. "Pokoknya nanti ikuti persidangan saja. Toh nanti kalian juga akan tau," katanya.

Wartawan kembali memastikan, apakah ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, ia cuma cengengesan tanpa beban.

Dalam kasus ini, politikus senior PAN itu diduga menerima suap sebesar Rp 3,65 miliar untuk memuluskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ‎fisik Kebumen pada perubahan APBN tahun anggaran 2016 untuk alokasi APBD Kebumen tahun anggaran 2016 senilai Rp 100 miliar.

Diduga, Taufik mematok harga untuk memuluskan alokasi DAK Kabupaten Kebumen tersebut. Anggaran yang dipatok oleh Taufik Kurniawan sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

Namun, dalam pengesahan APBN-P 2016, Kebumen hanya mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar dari rencana awal Rp 100 miliar‎. Dimana, DAK tambahan tersebut disinyalir akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.(ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load