Ngabalin Cuek Bebek Dipolisikan Bakomubin

Selasa , 04 Desember 2018 | 19:15
Ngabalin Cuek Bebek Dipolisikan Bakomubin
Sumber Foto Dok/Ist
Ali Mochtar Ngabalin

JAKARTA - Ali Mochtar Ngabalin santai saja dipolisikan Badan Koordinasi Muballigh Seluruh Indonesia (Bakomubin) ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan perlakuan kebohongan publik. Menurut dia, legalitas kepengerusannya sebagai Ketua Umum Bakomubin masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan.

"Jadi saya pikir nanti bisalah dibicarakan baik-baik tanpa saya harus menguraikan kebenaran, kedudukan Bakomubin yang saya pimpin dan keabsahan organisasi," kata Ngabalin saat dihubungi wartawan di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Lebih lanjut lagi, Ngabalin menjelaskan bahwa Bakomubin adalah organisasi dakwah yang sudah berdiri sekitar 23-24 tahun belakangan. Organisasi keumatan itu, didirikan untuk mengumpulkan dan menyatukan para mubaligh. Apalagi ia melihat, pelapor yang mempolisikannya adalah orang yang ia hormati.

"Pak Tatang Natsir itu kan abang dan guru saya dari sejak saya di Pelajar Islam Indonesia. Saya menjadi mubaligh juga beliau yang mentraining saya. Jadi maksud saya, itu abang saya, itu guru saya, biarkan nanti kami selesaikan baik-baik secara kekeluargaan," katanya.

Selain itu, saat ditanya terkait dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan Tatang M Natsir, Ngabalin mengaku tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hal menduduki jabatan Ketua Umum Bakomubin. "Sehingga untuk menilai kedudukan keabsahan sebuah kepengurusan, dokumen itu di pengadilan, bukan oleh siapa-siapa. Yang pasti, saya tidak mau memperpanjang dan saya tidak mau menbahas masalah itu, karena Tatang Natsir itu abang saya, guru saya dan senior saya di Pelajar Islam Indonesia," tambah Ngabalin.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Bakomubin, Tatang M Natsir mengaku dirinya sangat mengetahui asal usul Bakomubin. Karenanya pengakuan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden itu adalah kebohongan.

Tatang yang datang bersama kuasa hukumnya, Eggi Sudjana mengungkapkan bahwa Ngabalin juga diduga melakukan pemalsuan dokumen berupa surat keterangan (SK) terkait kepengurusan DPP Bakomubin periode 2017-2022 yang ditandatanganinya.

Sehingga, laporan terhadap Ngabalin itu telah diterima Bareskrim Mabes Polri dengan nomor LP/B/1575/XII/2018/BARESKRIM tertanggal 4 Desember 2018. Pasal yang disangkakan adalah 263 KUHP juncto 264 KUHP tentang dokumen palsu. Kemudian Pasal 378 KUHP dan 317 KUHP juncto pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang penipuan dan keterangan palsu dengan ancaman 10 tahun penjara.(ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load