Komnas HAM Heran Pemberhentian 57 Pegawai KPK Pada 30 September

Minggu , 19 September 2021 | 19:46
Komnas HAM Heran Pemberhentian 57 Pegawai KPK Pada 30 September
Sumber Foto Kompas.com
Komisioner Komnas HAM Chaerul Anam

JAKARTA--Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pemilihan tanggal pemecatan bagi 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan, pemilihan tanggal itu dapat menimbulkan imajinasi masyarakat terjadap sejarah kelam bangsa Indonesia. Terlebih, 30 September kerap diperingati sebagai hari G30S atau Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965.

“Kalau tadi bangun imajinasi soal masa lalu Republik Indonesia, itu kan ada stigma soal 1965 soal PKI, soal komunisme. Apakah memang pemilihan tanggal 30 September itu mengintrodusir satu stigma berikutnya, kalau ini memang mengintrodusir satu stigma berikutnya betapa bahayanya negara ini,” kata Anam dalam diskusi daring, Minggu (19/9).

 

Anam tak memungkiri, pemunculan stigma tersebut dapat berbahaya bagi bangsa Indonesia sendiri. Terlebih kasus pelanggaran HAM banyak terjadi pada 30 September.

“Saya takut  karena catatan komnas HAM banyak sekali bukan hanya 65, kasus Petrus juga, stigma banyak kasus yang lain. Kalau mesin stigma tidak kita perangi bersama-sama negara ini dalam keadaan bahaya level tinggi,” sesal Anam.

Hal serupa juga sempat dilontarkan oleh pegawai nonaktif KPK, Giri Suprapdiono. Dia mengistilahkan, langkah Firli Bahuri Cs yang memecat puluhan pegawai KPK tersebut merupakan G30STWK.

 

Istilah ini dipakai Giri lantaran, pemecatan tersebut terjadi bertepatan dengan peristiwa sejarah pemberontakan G30S PKI. Pemecatan terhadap 57 pegawai KPK juga secara resmi dilakukan pada 30 September 2021 mendatang.

“G30STWK. Hari ini kami dapat SK dari pimpinan KPK. Mereka memecat kami! berlaku 30 September 2021,” kata Giri sebagaimana dalam cuitan akun media sosial Twitter pribadinya, Rabu (15/9).

Giri mengaku sudah menerima surat pemecatan atau pemberhentian dengan hormat dari Pimpinan KPK. Dirinya akan resmi tidak lagi bekerja di KPK pada 30 September 2021.

 

Dia memandang, pemecatan tersebut dinilai terburu-buru. Seharusnya Firli Bahuri bisa terlebih dahulu menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Sumber Berita: Jawa Pos
KOMENTAR

End of content

No more pages to load