NU dan Muhammadiyah Sepakat Jaga NKRI

Jumat , 23 Maret 2018 | 21:53
NU dan Muhammadiyah Sepakat Jaga NKRI
Sumber FotoNU Online
Pimpinan Pusat NU dan Muhammdiyah

JAKARTA—Dua ormas Islam, NU dan Muhammadiyah, sepakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan hanya keutuhan wilayah, tapi juga keutuhan budaya. Pimpinan kedua ormas Islam terpenting tersebut bertemu hari ini, Jumat (23/3) di Jakarta.

Ketua umum PBNU, Said Agil Siradj menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus bangga akan budayanya. Hal itu dikarenakan budaya Indonesia, menurut Kiai Said, lebih mulia dan lebih bermartabat. Indonesia itu darul muahadah (negara kesepakatan) atau darussalaam (negara perdamaian). Sejak dulu, NU dan Muhammadiyah sepakat akan negara Indonesia. Hal ini diwakili oleh KH Wahid Hasyim dari NU dan H Kahar Muzakkir dari Muhammadiyah pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Heidar Nasir juga mengungkapkan bahwa Indonesia bukan sekadar fisik."Indonesia bukan fisik. Indonesia juga bukan instrumen yang vakum," katanya.

Mengutip ungkapan dari Bung Karno, alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) itu mengatakan jiwa Indonesia terletak pada filosofis groundslagh-nya, yakni Pancasila dan agama. “Di situ ada jiwa, ada pikiran, ada cita-cita di mana bangunan Indonesia diletakkan,” ujarnya.

Dikatakan bahwa 260 juta bangsa Indonesia memahami cita-cita memahami cita-cita tersebut. Mereka yang akan mewariskan pemikiran tersebut. Inilah yang akan terus NU dan Muhammadiyah tanamkan kepada generasi muda ke depan. “Indonesia eksis ketika nilai-nilai dan cita-cita kebangsaan yang diletakkan oleh pendiri bangsa itu tetap lengkap menjadi alam pikiran, menjadi jiwa,” katanya.

Jika iman dan takwanya hilang, nilai perjuangannya luruh, dan cita-cita serta filosofis groundslagh-nya tidak ada, menurut Haedar, Indonesia bisa bubar. Tapi ia optimis, Indonesia akan tetap utuh jika tiga hal di atas tetap dipegang teguh.

Kesenjangan sosial

Ketua Umum Pengurus Besar ahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, menegaskan akan terus mendorong pemerintah selesaikan persoalan kesenjangan sosial. Ia mengaku bercita-cita, sistem politik yang ada dapat dirasakan dan sejahterakan rakyat kecil. 

Ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh cuma melakukan pembangunan terus-menerus, tanpa melakukan pemerataan sosial, terutama kepada masyarakat kecil. Menurutnya, Allah SWT sudah menegaskan kalau harta itu tidak boleh jadi monopoli segelintir orang saja.

Tapi, ia menekankan, sikap itu tidak berarti NU antikonglomerat, justru bersyukur Indonesia memiliki banyak konglomerat. Bahkan, lewat hadis, Rasulullah SAW tidak mengakui umatnya jika konglomerat tidak sayang pengusaha kecil, dan sebaliknya tidak menghormati. "Makanya, ke depan pemerintah harus hadir dan bekerja keras," ujar Said.

Kebijakan pemerintah, lanjut Said, harus senantiasa didasarkan kemaslahatan bersama dan bukan segelintir orang. Menurut Said, pemerataan yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 



Sumber Berita:NU Online
KOMENTAR

End of content

No more pages to load