Jatam Desak KPK Usut Suap di Sektor Pertambangan

Minggu , 11 November 2018 | 15:50
Jatam Desak KPK Usut Suap di Sektor Pertambangan
Sumber Foto satryo yudhantoko
Melky Nahar

JAKARTA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap pengusaha tambang yang beroperasi di Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Riau.

Desakan itu disampaikan Kepala Jatam, Melky Nahar terkait "Korupsi Sektor Tambang dan Nasib Ruang Hidup Warga" di Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Ia menyebutkan, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi besar menjadi penghasil industri tambang. Namun dalam prosesnya, sejumlah pengusaha tambang, baik lokal maupun swasta melakukan suap terhadap pejabat pemerintah guna meloloskan perusahaannya meraup keuntungan besar dari pengembangan sumber daya alam.

Menurut dia, korupsi menjadi satu kecemasan tersendiri bagi masyarakat di Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Riau. "Bagi kita ini akan menjadi satu kecemasan publik di hadapan niat mereka (politisi) mencapai kekuasaan dan di sisi yang lain korporasi juga menginginkan investasi mereka di daerah. Dan korbannya tetap ada pada rakyat termasuk alam itu sendiri," katanya.

Melky beranggapan bahwa upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam yang diinisiasi KPK masih bersifat administratif.

Ia menyebutkan, KPK hanya melakukan upaya pencegahan melalui sistem adminstratif berupa koordinasi supervisi mineral dan batu bara (korsup minerba) dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan KPK.“Caranya mendorong perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) agar memenuhi ketentuan clean and clear (CnC) yang ditargetkan sampai akhir tahun selesai,” dia menjelaskan.

Namun, kata dia, masalahnya selama ini, pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan KPK masih di bawah pergerakan penyelamatan nasional sumber daya alam itu yang basisnya masih administratif.

Ia mengungkapkan, laporan masyarakat di Pulau Bangka, Sulawesi Utara (Sulut). Masyarakat di sana sudah lebih dari lima tahun melawan PT Metal Perdana, sebuah perusahan penambang asal Tiongkok yang secara hukum itu sudah ilegal.

Hanya kemudian pemilik dari perusahan itu, Melky menyebutkan, selalu melobi pihak kementerian untuk menambang di Pulau Bangka yang luasnya tidak sampai empat ribu hektar itu. Bahkan, warga sudah melakukan gugatan hingga ke tingkat Mahkamah Agung dan Kementerian ESDM. Belakangan izin dari perusahaan itu telah dicabut.

Untuk itu, Melky berharap agar KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi di sektor pengembangan sumber daya alam. "Karena problem kita hari ini, hukum-hukum itupun selalu saja dikangkangi. Salah satu buktinya apa yang terjadi di Pulau Bangka yang notabene izin sudah dicabut tetapi kemudin perusahaan masih ngotot ke kementerian untuk bisa berjalan. Ini fakta di lapangan yang kita temukan," dia menambahkan. (ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load