Baleg DPR Pertimbangkan Keluarkan RUU HIP Dari Prolegnas 2021

Selasa , 24 November 2020 | 22:07
Baleg DPR Pertimbangkan Keluarkan RUU HIP Dari Prolegnas 2021
Sumber Foto Media Indonesia
Ilustrasi penolakan terhadap RUU HIP

JAKARTA--Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya mempertimbangkan usulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) untuk dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Tahun 2021.

Willy menyebutkan ada empat fraksi di Baleg DPR RI yang meminta RUU HIP dikeluarkan karena memandang itu sudah tidak relevan lagi dibahas usai datangnya surat Presiden yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju kepada Ketua DPR, 16 Juli 2020.

"Tentang HIP, ada empat fraksi yang meminta ini. Tidak relevan lagi masuk ke dalam Prolegnas prioritas terkait dengan statement Menko Polhukam dan pimpinan DPR," kata Willy di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Ia menyebutkan keempat fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Golkar, melalui Ketua Kelompok Fraksi Firman Soebagyo menolak RUU HIP jika draf yang ada sekarang tidak mengalami perubahan fundamental dengan draf RUU HIP yang lama.

Sementara itu, PPP dan PAN, masing-masing diwakili Illiza Sa’aduddin Djamal dan Zainuddin Maliki menyatakan penolakan mereka karena draf RUU HIP yang ada sekarang perlu ditinjau ulang lebih mendalam sehingga tidak lagi mendulang pro dan kontra masyarakat dan menimbulkan kegaduhan.

Terakhir PKS, yang diwakili Ledia Hanifa, mengatakan bahwa pernyataan Menko Polhukam dan pimpinan DPR RI pada saat ramai penolakan RUU HIP oleh masyarakat pada bulan Juli lalu akan mengalami kontradiksi apabila pembahasan RUU tersebut kembali dilanjutkan oleh Baleg DPR RI.

Berikut adalah daftar 38 RUU yang diusulkan masuk ke dalam Prolegnas 2021 tersebut, berdasarkan daftar yang diperoleh pada Selasa (24/11/2020).

RUU usulan DPR RI:

1. RUU tentang Perubahan atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR
2. RUU tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI
3. RUU tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI
4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI
5. RUU tentang perubahan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI
6. RUU tentang Perubahan UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI
8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI
9. RUU tentang Perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI
10. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI
11. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI
12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law), usulan Komisi XI/pemerintah
13. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI
14. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI
15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI
16. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI
18 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
19. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg
20. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI
21. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI
22. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI
23. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI
24. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI
25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Mengaji), usulan anggota DPR RI
26. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR RI

RUU usulan Pemerintah:
1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
2. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
3. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
4. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
6. RUU tentang Ibu Kota Negara
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
8. RUU tentang Hukum Acara Perdata
9. RUU tentang Wabah
10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law)

RUU usulan DPD RI:
1. RUU tentang Daerah Kepulauan
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)



Sumber Berita: Antara

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load