Kemendagri Larang Konser Dalam Rangka Pilkada

Jumat , 18 September 2020 | 04:09
Kemendagri Larang Konser Dalam Rangka Pilkada
Sumber Foto ANTVKLIK
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar

JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak setuju jika konser musik diizinkan dan masuk sebagai salah satu kegiatan yang diperbolehkan selama Pilkada 2020 di masa pandemi corona.

"Jadi segala bentuk konser musik kita tolak. Seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup kan? Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan, itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, dalam konferensi pers daring, Kamis (17/9).

Dia menjelaskan alasan menolak konser musik di masa Pilkada 2020 karena dapat menimbulkan kerumunan massa. "Posisi pemerintah sejak awal sudah jelas. Tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan. Konser musik adalah suatu kegiatan yang memang sangat spesifik, biasanya konser musik tidak ditentukan jumlah orang yang hadir, kalo penyanyinya itu punya daya tarik, kemudian orang punya fanatik terhadap aliran musik tertentu ya terjadi kerumunan itu," ungkap Bahtiar.

Kemudian, ia menegaskan, jika konsernya digelar secara virtual tidak ada masalah sama sekali. Tapi jika konser diberlangsungkan secara live, jelas akan berpotensi menularkan Covid-19. "Ya tidak apa-apa kalo aturan itu kita perbaiki, saya pikir," pungkas Bahtiar.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tahapan kampanye selama pandemi corona. Jenis kampanye yang diperbolehkan ada 7 jenis, salah satunya konser musik.

Dalam pasal 63 ayat (1) dijelaskan bahwa KPU memperbolehkan kampanye Pilkada 2020 dalam bentuk seperti berikut:

1. Rapat umum

2. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik

3. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai

4. Perlombaan

5. Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah

6. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik dan/atau

7. Melalui Media Sosial.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kampanye dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yakni yang hadir paling banyak 100 orang. 

"Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat," bunyi pasal 61 ayat (2).



Sumber Berita: rri.co.id
KOMENTAR

End of content

No more pages to load