69 Kepala Daerah Langgar Protokol Covid-19 di Pilkada

Rabu , 09 September 2020 | 09:36
69 Kepala Daerah Langgar Protokol Covid-19 di Pilkada
Sumber Foto dok/Puspen Kemendagri
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
POPULER

JAKARTA - Jumlah kepala daerah yang ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena melanggar protokol kesehatan pencegahan virus Corona bertambah menjadi 69. Sebanyak 69 kepala daerah tersebut diketahui kembali mengikuti Pilkada 2020.

Dilansir dari situs Kemendagri, Rabu (9/9/2020), rincian kepala daerah yang ditegur terdiri dari 1 Gubernur, 35 Bupati, 4 Wali Kota, 25 Wakil Bupati, dan 4 Wakil Wali Kota. Kemendagri mengingatkan kepala daerah harus mematuhi Instruksi Presiden Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Apresiasi dan teguran ini diberikan mengingat protokol kesehatan harus dipatuhi pada setiap tahapan Pilkada. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik.

Selain itu, Kemendagri menyampaikan ada 4 pimpinan daerah yang mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan Pilkada. Empat orang tersebut terdiri dari dua Bupati dan dua Wakil Wali Kota. Adalah Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir.

Keempat orang itu, kata Akmal, sejauh ini dinilai mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik. Pada saat deklarasi ataupun saat pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU.
"Dan (mereka) membantu upaya Pemerintah dalam menanggulangi serta memutus rantai penularan wabah Covid-19," ujar Akmal.

Sebelumnya, ada 53 kepala daerah yang ditegur Kemendagri karena melanggar protokol kesehatan Covid-19 di acara tahapan Pilkada 2020. Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya memiliki akses untuk menegur calon kepala daerah petahana saja.

"Bahwa Mendagri memberikan teguran keras terhadap 53 petahana. Tapi, terhadap kontestan yang bukan dari ASN, Kemendagri tidak memiliki akses memberikan sanksi kepada mereka. Untuk itulah, Bawaslu sudah melakukan. Saya lihat Bawaslu daerah sudah melakukan peneguran," kata Tito seusai rapat terbatas yang disiarkan di saluran YouTube Setpres, Selasa (8/9/2020).(*)



Sumber Berita: Detik.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load