YLBHI Kritik Beberapa Hal Dalam Pidato Jokowi Yang Tak Sesuai Fakta

Senin , 17 Agustus 2020 | 20:07
YLBHI Kritik Beberapa Hal Dalam Pidato Jokowi Yang Tak Sesuai Fakta
Sumber FotoIstimewa
Ilustrasi

JAKARTA--Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, pada sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI 14 Agustus 2020,  banyak bertentangan dengan kondisi yang sedang terjadi bahkan  berkebalikan.

"YLBHI mencatat pidato Presiden Joko Widodo tentang hukum, HAM, anti korupsi dan demokrasi hanya sekedar lips service dan formalitas.  YLBHI menemukan hal ini justru ditabrak dan diabaikan, beberapa contoh diantaranya, pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah dan Revisi UU KPK menunjukkan proses pelemahan KPK semakin jelas," kata Muhamad Isnur, dalam keterangan tertulis YLBHI, Senin (17/8).

 Dalam perlindungan HAM, janji Presiden untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM tidak terdengar lagi dan terkesan diam di tempat. Demikian pula Rancangan KUHP yang justru memasukkan pasal-pasal bermasalah, bahkan menghidupkan pasal-pasal yang sudah dibatalkan MK. 

"Pidato tentang hukum, Ham dan demokrasi juga disampaikan tanpa arah kebijakan dan strategi yang jelas, berbeda jauh dengan agenda ekonomi. Melalui RUU Cipta Kerja yang merupakan inisiatif pemerintah, pemerintah justru mengancam lebih jauh perlindungan HAM, lingkungan hidup, dan ruang hidup warga negara," ucapnya.‎

Pidato presiden yang juga menyarankan media didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa terasa tidak menapak pada fakta dimana jurnalis semakin terancam. "YLBHI mencatat banyak jurnalis yang dibungkam dengan berbagai cara dan mengalami kekerasan.  Kasus Diananta menjadi bukti bahwa jurnalis dengan mudah dikriminalisasi, walaupun Dewan Pers sudah dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah produk jurnalis. Kasus peretasan, doxing dan ancaman keamanan digital lainnya juga makin sering menimpa jurnalis," ucap Isnur.‎ ‎Dalam penanganan Covid-19 setali tiga uang.

Presiden meminta agar menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan dan mendisiplinkan protocol kesehatan dan dilakukan secara cepat dalam waktu yang singkat.

Tetapi faktanya, menurut YLBHI, presiden sendiri yang secara terbuka marah-marah kepada menterinya karena serapan anggaran untuk kesehatan tersendat-sendat. Anggaran sebesar Rp 87,55 tirliun masih terserap sebesar 1,53 persen dikarenakan ingin cepat-cepat tanpa adanya strategi yang jelas.

"Belum lagi Satgas Covid-19 yang telah dibubarkan sehingga melambatkan kebijakan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah justru lebih nampak mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan keselamatan warga," ujarnya.

Soal ketahanan pangan, YLBHI menilai,  presiden dalam pidatonya menyinggung soal peningkatan nilai tambah bagi petani. "Tetapi faktanya, YLBHI banyak menerima laporan petani yang lahannya diambil paksa dan digusur.  Selama Maret-Mei 2020, YLBHI mencatat ada 16 kasus perampasan lahan," ujarnya.

Dalam Rancangan UU Cipta Kerja justru pemerintah akan membuka keran impor pangan semakin besar dan ini sangat bertentangan dengan cita-cita kedaulatan pangan. 

Rencana Pemerintah dalam program food estate hanya akan mengulangi kesalahan pemerintah Orde Baru.Lahan seluas 164.598 hektar di  Kalimantan Tengah merupakan lahan gambut yang seharusnya dilindungi dan direstorasi. Proyek food estate serupa di zaman Orde Baru yang memakan anggaran Rp 1,6 triliun terbukti gagal dan justru menambah anggaran rehabilitasi sebesar Rp 3,9 triliun.

Masalah lain yang disorot YLBHI dari pidato Presiden Jokowi antara lain mengenai pengurangan energi fosil, kemudian soal penataan regulasi yang tumang tindih, RUU Cipta Kerja, UU Nomor 1/2020 tentag kebijakan keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

YLBHI mendesak Presiden dan jajaran pemerintah untuk terbuka dan mengakui permasalahan-permasalahan tersebut, dan menyelesaikannya segera berdasar amanat  Konstitusi. Dalam bidang Hukum dan HAM, jika Presiden hendak memperbaiki maka perlu kebijakan dan arah strategi yang jelas, tidak sekedar lips service dan formalitas.

 

 



Sumber Berita:YLBHI/Pikiran Rakyat
KOMENTAR

End of content

No more pages to load