Presiden Akan Cabut Keppres Pemberhentian Evi Ginting Dari KPU

Jumat , 07 Agustus 2020 | 14:35
Presiden Akan Cabut Keppres Pemberhentian Evi Ginting Dari KPU
Sumber Foto Fakta.news
Komisioner KPU Evi Novida Ginting

JAKARTA--Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha yang membatalkan Keputusan Presiden terkait pemecatan terhadap Evi Novida Ginting sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, bahwa Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN. "Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN yang bersangkutan dan memutuskan untuk tidak mengajukan banding," jelas Dini dalam pesan singkat yang dikutip rri.co.id, Jumat (07/8). 

Presiden menurut Dini, akan segera menindaklanjuti putusan hakim, pasca tidak mengajukan banding. "Presiden (mungkin) akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU, sebagai bentuk tindak lanjut putusan PTUN," ujar Dini menambahkan. 

Presiden Jokowi memiliki alasan tersendiri untuk tidak mengajukan banding. Menurut Dini, pertimbangan Presiden yaitu lebih kepada sifat dari Keppres yang administratif. Seperti diketahui, Keppres pemberhentian Evi sebagai anggota Komisioner KPU diterbitkan Presiden untuk mengeluarkan bentuk formal dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"(Hal itu) karena substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres," tambah Dini menjelaskan. 

Apalagi, kata Dini, Presiden Jokowi juga mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara, termasuk putusan DKPP terhadap Evi.

"Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN. Substansi pemberhentian dikembalikan ke DKPP," pungkas Dini. 

Seperti diketahui, Evi Novida Ginting dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Maret 2020 lalu. Pemecatan Evi dilakukan DKPP karena yang bersangkutan telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu dalam perkara pencalonan anggota legislatif Partai Gerindra saat itu, Hendri Makaluasc. 



Sumber Berita: rri.co.id
KOMENTAR

End of content

No more pages to load