Pakar UGM: Jokowi Sudah Marah, Sejumlah Menteri Perlu Di-reshuffle

Senin , 29 Juni 2020 | 16:50
Pakar UGM: Jokowi Sudah Marah, Sejumlah Menteri Perlu Di-reshuffle
Sumber Foto dok/Tangkapan layar kanal YouTube Setpres RI
Presiden Jokowi

YOGYAKARTA - Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo menilai teguran keras Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) karena marah atas kinerja menteri-menterinya. Menurutnya, ada sejumlah menteri yang kemungkinan di-reshuffle.

"Ya, tampak sekali bahwa Presiden (Jokowi) sudah marah pada sidang kabinet paripurna kemarin (18/6)," kata Wahyudi kepada detik.com, Senin (29/6/2020).

Wahyudi menilai hal tersebut lumrah, mengingat kinerja beberapa menteri dan kepala lembaga tampak kurang maksimal saat menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19). Oleh karena itu, Wahyudi menyebut perlu adanya reshuffle.

"Saya lihat memang ada beberapa (menteri) yang perlu di-reshuffle. Mungkin seperti Menkes, Mensos, Mendikbud, Menkop dan UMKM hingga Menaker," ucapnya.

Menurutnya, kinerja menteri-menteri tersebut saat menghadapi pandemi ini kurang maksimal. Dia lalu mencontohkan di bidang kesehatan yang belum sepenuhnya menggelontorkan anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Anggaran sektor kesehatan yang sangat diperlukan pada masa krisis ini ternyata baru dikeluarkan 1,53 persen, itu kan keterlaluan," ujarnya.

"Padahal sudah banyak dokter gugur karena kurang APD dan tes tidak akurat karena pengadaan alat PCR kurang. Tapi anggaran masih tertahan karena masalah prosedural atau kementerian yang kurang cekatan," Wahyudi menambahkan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi pun mengancam akan melakukan reshuffle.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 18 Juni 2020 dan videonya dirilis di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (29/6/2020).(*)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load