Pakar: Para Menteri Harus Mau Minta Maaf Atau Mundur

Senin , 29 Juni 2020 | 14:26
Pakar: Para Menteri Harus Mau Minta Maaf Atau Mundur
Sumber Foto Republika
Ilustrasi

JAKARTA--Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan bahwa, semua lintas Kementerian harus sadar untuk berbenah diri usai ditegur keras oleh Jokowi. 

Ia berpendapat para jajaran Menteri harus melakukan dua hal setelah ditegur keras oleh Presiden. Pertama, meminta maaf kepada Presiden, kedua introspeksi diri atau mundur sebelum di reshuffle.

"Mereka harus mengatakan, mohon maaf bapak Presiden saya termasuk yang bapak marahin karena kinerja saya tidak bagus, kan gentle. Oleh karena itu ke depan saya akan memperbaiki diri, saya berjanji 1-2 bulan ke depan saya akan melakukan ini, ini, ini, temui saja bapak Presiden," katanya kepada RRI.co.id pada Senin (29/6/2020).

"Atau, introspeksi diri. Menyatakan mundur diri sebelum Presiden reshuffle, sehingga jadi tidak beban Presiden. Seseorang pemimpin yang baik harus intropeksi diri, harus punya kesadaran sendiri, kesadaran harus dimunculkan," tambahnya.

Menurutnya ada dua yang perlu digarisbawahi dari perkataan Presiden Jokowi yakni "Apa-apaan ini" dan "Saya sangat jengkel". Dari dua ungkapan itu menunjukkan bahwa Presiden tidak puas dengan kerja teman-teman Menteri, terutama yang terkait dengan penanganan covid-19.

"Yang dikatakan Jokowi sangat tepat, jadi kita tidak boleh lagi melihat persoalan yang luar biasa ini hanya sekedar kejadian ordinary, jadi penindakan harus luar biasa," katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner itu juga mengatakan bahwa pemimpin seperti Menteri harus berani mengambil resiko dan terobosan baru. 

"Bahkan pak Presiden sudah menawarkan perlu enggak perppu, perpres? Kita akan keluarkan, ini hal yang luar biasa jadi oleh karena itu Menteri harus berani mengeluarkan keputusan menteri yang sifatnya strategis jangan normatif," pungkas Emrus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak puas dengan kinerja para menteri, terlebih saat Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19.

Bahkan, ancaman perombakan kabinet atau pembubaran lembaga negara pun diungkapkan oleh Jokowi. 

Kejengkelan Jokowi ini terungkap dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana pada 18 Juni 2020 lalu yang berlangsung tertutup.

Arahan Presiden ini terekam dalam video yang dikeluarkan oleh pihak Sekretariat Presiden. 



Sumber Berita: rri.co.id

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load