Pembahasan RUU HIP Ditunda

Selasa , 16 Juni 2020 | 16:01
Pembahasan RUU HIP Ditunda
Sumber Foto Swaranesia
Menko Polhukham Mahfud MD

JAKARTA--Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang kini menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd. Dalam cuitannya, Mahfud meminta DPR agar lebih banyak menyerap aspirasi dari masyarakat selama pembahasan ditunda.

"Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat," kata Mahfud, Selasa (16/6).  

Mahfud menyatakan penundaan ini dilakukan karena saat ini pemerintah masih fokus kepada upaya penanganan virus corona (COVID-19). "Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Menko Polhukam dan Menkumham diminta menyampaikan ini," lanjut Mahfud. 

Meski demikian, penundaan ini butuh persetujuan DPR karena RUU disusun bersama-sama. Saat ini RUU HIP sudah berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dimulai pembahasan. 

RUU HIP ini sudah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR yang dipelopori oleh PDIP Perjuangan. Namun naskah RUU berisi 58 pasal tersebut, menuai protes luas termasuk dari partai internal DPR yaitu PKS, PPP, PAN, dan NasDem. Hal ini karena tidak mencantumkan TAP MPRS MPRS XXV/1966 soal Pembubaran PKI sebagai konsideran. 

Belakangan, PDIP setuju TAP MPRS itu dimasukkan dalam RUU HIP, namun masalah RUU ini bukan hanya TAP MPRS, tapi juga urgensi yang dinilai tidak ada, hingga masalah substansi yang dinilai mendegradasi Pancasila ke dalam UU. 



Sumber Berita: rri.co.id

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load