Komisi VIII DPR Nilai Menteri Agama Langgar UU 8/2019

Selasa , 02 Juni 2020 | 18:39
Komisi VIII DPR Nilai Menteri Agama Langgar UU 8/2019
Sumber Foto BeritaBeta
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto

JAKARTA--Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyesalkan keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tentang pembatalan keberangkatan ibadah haji Tahun 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya, keputusan tersebut melanggar UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Yandri menyebut, ada kekeliruan dalam keputusan yang diambil Menag. Dalam UU Nomor 8/2019 mengatur sebuah kebijakan harus diputuskan bersama antara Pemerintah dan DPR.

 
 

"Harusnya itu segala sesuatunya tentang haji diputuskan bersama DPR. Apakah biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan. Termasuk hal yang sangat penting seperti ini, harus bersama-sama DPR untuk memutuskan batal atau tidak," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (2/6/2020).

Komisi VIII DPR, Yandri mengaku, belum mendapatkan informasi terkait keputusan Menag tentang pembatalan haji yang dilakukan hari ini. Terakhir, Kemenag hanya mengirimkan surat untuk memohon digelarnya Rapat Kerja (Raker).

 
 

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini khawatir setelah keputusan Menag ini dikeluarkan, akan ada hasil keputusan lain yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi. Semisal, memperbolehkan pelaksanaan ibadah haji bagi negara-negara lain.

"Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang badan, emang enggak siap. Kemenag baca undang-undang lah, jangan grasak grusuk," ujarnya, seperti dikutip iNews.id.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mewakili pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah untuk melaksanakan Ibadah Haji 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Dia menuturkan, menjaga keselamatan jemaah di tengah wabah virus corona (Covid-19) menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.

Fachrul Razi mengaku, keptusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan penyelenggaraan ibadah haji. "Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan Ibadah Haji 1441 Hijriah atau 2020," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (2/6/2020).

Dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII DPR. "Berbagai situasi ini menjadi petimbangan penting dalam memutuskan kepastian penyelanggaran haji 2020. Arab Saudi tak kunjung membuka akses dari negara manapun," ucapnya.



Sumber Berita: iNews.id

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load