KPK Panggil 23 Saksi Kasus DPRD Sumut

Rabu , 23 Mei 2018 | 11:10
KPK Panggil 23 Saksi Kasus DPRD Sumut
Sumber Foto Dok/Ist
Febri Diansyah
POPULER

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 23 saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 saksi dalam kasus dugaan suap terhadap 38 anggota DPRD Sumut, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 23 saksi yang sebagian besar menjabat anggota DPRD Sumut. Pemeriksaan akan dilakukan di kantor Kejati Sumut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Selain itu, kata Febri, pada Selasa (22/5/2018), KPK kembali menerima pengembalian uang sekitar Rp350 juta dari tiga anggota DPRD."Uang tersebut telah disita sebagai bagian dari berkas perkara penyidikan ini," ucap Febri.

KPK menghargai itikad baik pengembalian uang dan sikap kooperatif memberikan keterangan dari pihak yang diperiksa karena hal itu akan dipertimbangkan sebaga aspek yang meringankan."Meskipun KPK telah memetakan dan mengetahui secara persis siapa saja penerima uang dalam kasus ini, namun hukum tentu tetap dapat memberi ruang pertimbangan meringankan jika pelaku kooperatif," tuturnya seperti dilansir antaranews.com.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kembali pada penerima lain untuk segera mengembalikan uang dan bersikap kooperatif pada penyidik."Sejauh ini sekitar 195 saksi diagendakan diperiksa untuk 38 tersangka, termasuk rencana pemeriksaan hari ini. Tim penyidikan masih akan melakukan pemeriksaan sampai Kamis minggu ini," ungkap Febri.

Pada 3 April 2018 KPK mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load