Catatan Politik: Tidak Ada Lockdown, Maklumat Kapolri Juga Keras

Selasa , 24 Maret 2020 | 09:56
Catatan Politik: Tidak Ada Lockdown, Maklumat Kapolri Juga Keras
Sumber Foto tribunnews.com
Polri membubarkan sekelompok orang yang berkerumun di malam hari

JAKARTA--Tidak ada gunanya lagi berdebat soal lockdown atau tidak. Itu Cuma menghabiskan energi. Yang pasti pemerintah, melalui Kapolri,  sudah mengeluarkan aturan yang akan diberlakukan secara paksa dan siapapun melanggar akan dikenai sanksi.

Polisi sudah bergerak di seluruh daerah untuk membubarkan kerumunan, bahkan acara keluarga yang melibatkan orang banyak. Polisi bergerak atas dasar Maklumat Kapolri yang dikeluarkan pekan lalu dan kini sedang gencar disosialisasikan.

Di Purwokerto, Jawa Tengah, dikabarkan polisi menghentikan sebuah acara hajatan pernikahan yang sedang berlangsung di Gang IV Overste Isdiman pada Minggu (22/3). Acara tersebut dihadiri ratusan orang, termasuk keluarga besan dari Wonogiri yang datang menumpang empat bus. "Ada hajatan dihadiri rombongan empat bus, jumlahnya sekitar 200 orang. Kami datangi, komunikasi dengan pihak keluarga memberikan edukasi," kata Kapolresta Banyumas Kombes Whisnu Caraka seperti dikutip media.

Oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Palang Merah Indonesia (PMI), lokasi hajatan itu kemudian disemprot disinfektan. Para tamu juga diperiksa kesehatannya oleh petugas Puskesmas. "Kami tutup jalan, kami lakukan penyemprotan, tamu-tamunya kami semprot, busnya juga kami semprot, semua barang disemprot. Setelah keluar, tamu diperiksa suhu badannya. Alhamdulillah sehat semua," ujar Whisnu.

Dari Kendari juga dikabarkan polisi membubarkan massa Aliansi Rakyat Sultra yang berunjuk rasa di komleks DPRD Sultra. Sebanyak 12 massa aksi dibawa ke markas polisi untuk diperiksa. Menurut polisi, massa tidak mematuhi larangan berkumpul di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Kasus-kasus tersebut menjadi indikasi bahwa polisi tidak main-main dalam menegakkan aturan yang meminta masyarakat mematuhi anjuran jaga jarak sosial (social distancing). Pemerintah menempuh kebijakan ini ketimbang opsi lockdown yang dinilai memiliki kosekuensi sangat besar dan berat.

Tindakan kepolisian itu didasarkan pada Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis yang berisi larangan menggelar acara pengumpulan orang atau keramaian. Maklumat ini dikeluarkan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan social distancing.

Kapolri melarang semua kegiatan yang berpotensi bisa mengumpulkan orang banyak, baik di tempat umum atau di lingkungan masing-masing. Kegiatan tersebut, misalnya, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan, seperti seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya.

Demikian pula konser music, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran atau resepsi keluarga. Denan demikian, kegiatan resepsi pernikahan dan acara keluarga lainnya juga dilarang. Pelarangan juga berlaku untuk kegiatan olahraga, kesenian dan jasa hiburan.

Dalam maklumat berisi 6 poin itu, Kapolri juga melarang penimbunan masker, bahan kebutuhan pokok, serta penyebaran informasi bohong atau hoax terkait penyebaran Covid-19 karena bisa meresahkan masyarakat. “Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalu,” kata Karo Penmas, Brigjen Argo Yuwono, pekan lalu.

Maklumat tersebut cakupannya luas. Bila dilaksanakan dengan tegas dan lugas, kebijakan tersebut tak kalah efektifnya dengan pemberlakuan lockdown. Polisi kini bisa bergerak leluasa untuk menegakkan aturan, yang tampaknya akan dibantu prajurit TNI. Di beberapa daerah, sosialisasi tentang social distancing juga diikuti prajurit TNI.

Namun kita ingin mengingatkan hendaknya Polri mempertimbangkan peta sebaran Covid-19 agar lebih memprioritaskannya di daerah-daeah yang masuk dalam kategori merah. Penegakan aturan sesuai maklumat tersebut di DKI Jakarta dan sekitarnya, juga daerah lain yang dipandang sudah membahayakan, hendaknya lebih tegas dan lugas.

Polri juga tidak boleh bersikap pandang bulu, pilih-pilih tebu. Maksudnya, siapapun yang melanggar harus ditindak. Misalnya, ada pejabat daerah yang menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan ribuan tamu, juga harus dilarang. Jangan hanya masyarakan umum yang terkena aturan. Dengan demikian, masyarakat akan menerima dan mematuhi anjuran pemerintah mengenai social distancing karena pemerintah dan polisi bertindak adil. (bc)



Sumber Berita:Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load