Anarkisme Hukum PN Anulir Vonis Pembakar Hutan Rp 366 Miliar

Senin , 07 Mei 2018 | 11:15
Anarkisme Hukum PN Anulir Vonis Pembakar Hutan Rp 366 Miliar
Sumber Foto Dok Mahkamah Agung
Said Hasan

MEULABOH - Trio hakim dari PN Meulaboh, Said Hasan-Muhammad Tahir-T Latiful menganulir putusan Mahkamah Agung (MA). Alhasil, pembakar hutan PT Kallista Alam lolos dari hukuman Rp 366 miliar.

"Putusan PN Melabouh Aceh dengan skema keluar dari pakem hukum. Situasi ini menggambarkan terjadinya anarkisme hukum," kata ahli hukum Dr Fickar Hadjar, Senin (7/5/2018).

Pasca reformasi berkembang tafsir yang luas atas prinsip 'kemandirian kekuasaan kehakiman'. Hakim dalam memutus perkara tidak lagi hanya bergantung pada hukum dan pakem-pakemnya tapi juga atas nama terobosan menafsir kewenangan yang berbasis kemandirian kekuasaan kehakiman justru melebihi kewenangannya dengan membatalkan atau menyatakn putusan MA tidak dapat dilaksanakan.

"Putusan ini justru keliru dan salah dari sudut kewenangan," ujar pengajar Universitas Trisakti, Jakarta itu.

Jika terobosan yang dilakukan hakim masih dalam koridor penemuan hukum (rechtfinding) akan sangat positif bagi perkembangan hukam acara. Namun jika terobosan itu dilakukan secara nekat, bahkan sudah melampaui kewenangannya, inilah yang disebut anarkisme hukum."Menegakan hukum dengan cara melawan hukum," kata Fickar seperti dilansir detik.com.

Mencermati kasus PT Kallista Alam, Fickar pada kesimpulan putusan PN Meulaboh merupakan putusan yang di luar kewajaran."Putusan PN tidak bisa dan tidak boleh membatalkan putusan yang lebih tinggi secara langsung deklaratif, melainkan harus melalui putusan perkara tersendiri," katanya.

MA menghukum PT Kallista Alam mengganti rugi materil sebesar Rp 114 miliaran ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan sebesar Rp 251 miliaran hingga putusan berkekuatan tetap. Namun pada April 2018, PN Meulaboh menyatakan eksekusi keputusan tahun 2014 tak dapat dilaksanakan sampai ada keputusan terhadap gugatan baru. Dalam sidang gugatan yang dilayangkan PT Kallista Alam, majelis menerima gugatan PT Kallista Alam dan menyatakan denda Rp 366 miliar PT Kallista Alam tak dapat dieksekusi.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load