Ketua DPR Prihatin Ada Anggota DPR Terjaring OTT

Sabtu , 05 Mei 2018 | 08:14
Ketua DPR Prihatin Ada Anggota DPR Terjaring OTT
Sumber Foto Dok/Ist
Bambang Soesatyo

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan prihatin masih adanya anggota DPR RI yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK atas dugaan kasus korupsi, di tengah upaya dewan membangun kepercayaan publik.

"Sebagai pimpinan DPR, tentu saya prihatin dan menyesalkan, masih adaya peristiwa tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota DPR," katanya di Jakarta, Sabtu (5/5/20180.

Ia mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan tentang adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sembilan orang, salah satunya anggota DPR di Jakarta, Jumat (4/5/2018) malam.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet itu, menyatakan, dirinya menyadari tidak mudah mendorong 560 anggota DPR dari 10 partai politik dan berasal dari berbagai latar belakang untuk membangun langkah bersama membangun citra positif dan menjaga marwah DPR.

"Saya berharap, peristiwa tangkap tangan ini adalah yang terakhir, karena DPR sedang dan terus berbenah diri dan menjaga agar partai-partai yang kini berada di Senayan tetap terjaga elektoralnya menjelang Pemilu 2019," katanya seperti dilansir antaranews.com.

Bamsoet juga berharap, partai politik-partai politik yang kini berada di parlemen dapat bertahan pada periode berikutnya, 2019-2024, meskipun persyaratan "parliamentary threshold" naik menjadi empat persen.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sembilan orang di Jakarta, pada Jumat (4/5/2018) malam.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan informasi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, yakni terhadap sembilan orang, salah seorang di antaranya anggota DPR dari komisi yang membidangi masalah keuangan.

Ia menjelaskan operasi tangkap tangan tersebut atas dugaan, terjadinya transaksi dan pemberian uang kepada penyelenggara proyek terkait.

Petugas KPK menemukan uang ratusan juta rupiah yang diduga pemberian uang tersebut terkait dengan pengusulan anggaran proyek pemerintah."Sembilan orang tersebut dibawa ke kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

Komisi antirasuah itu memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status sembilan orang yang diamankan.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load