Mantan Gubernur Sultra Nur Alam Ajukan PK

Kamis , 31 Oktober 2019 | 19:12
Mantan Gubernur Sultra Nur Alam Ajukan PK
Sumber Foto detik.com
Nur Alam berkemeja putih.

JAKARTA - Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus korupsi dan gratifikasi. Alasannya, menurut pengacara Nur Alam, Heru Widodo, terdapat bukti baru dalam kasus tersebut.

Nur Alam dihukum kasus korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Nur Alam juga menerima gratifikasi selama menjabat Gubernur Sultra.

"Ada bukti baru yang menunjukkan bahwa uang yang diterima oleh Pak Nur Alam dulu itu adalah tidak ada kaitannya dengan kedudukan pak Nur Alam sebagai gubernur. Tapi murni karena hubungan investasi," kata Heru Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (10/31/2019).

Selain itu, Heru mengatakan Nur Alam tidak menerima gratifikasi saat menjabat Gubernur Sultra. Sambung dia, terdapat kekhilafan hakim pada putusan kasasi terhadap Nur Alam.

"Selain bukti baru adanya kekhilafan hakim yg perlu dikoreksi dari putusan kasasi. Kekhilafan yang pertama itu adalah berkaitan tadi dengan kesimpulan majelis kasasi menyimpulkan bahwa penerimaan uang itu adalah gratifikasi. Padahal penerimaan uang itu tidak ada kaitannya dengan kewenangan yang ada pada diri gubernur," ia menjelaskan.

Atas sidang lanjutan PK itu, Heru mengaku akan mengajukan beberapa saksi ahli pidana, administrasi, dan bisnis. Namun pihaknya mendengarkan tanggapan dari jaksa KPK atas permohonan PK."Untuk ketiga ahli yang jelas ahli pidana, administrasi, dan bisnis mengenai perjanjian itu," dia menambahkan.

Berdasarkan putusan MA, Nur Alam divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan. Hukuman pada tingkat kasasi ini lebih rendah daripada hukuman di tingkat banding yang menghukum Nur Alam 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Selain hukuman penjara dan denda, Nur Alam tetap dibebani uang pengganti Rp 2,7 miliar dan pencabutan hak politik 5 tahun. Jumlah uang pengganti dan pencabutan hak politik itu sama dengan putusan banding.

Nur Alam pada awalnya divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan pada tingkat pengadilan negeri. Dia juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Pada awalnya, Nur Alam divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan pada tingkat pengadilan negeri. Nur Alam juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.



Sumber Berita: detik.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load