Menpora Jadi Tersangka, Istana: Bukti Jokowi Tak Intervensi KPK

Rabu , 18 September 2019 | 18:56
Menpora Jadi Tersangka, Istana: Bukti Jokowi Tak Intervensi KPK
Sumber Foto Dok/Ist
Ali Mochtar Ngabalin

JAKARTA - KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi menjadi tersangka kasus dugaan suap hibah KONI. Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan menilai penetapan Menpora sebagai tersangka adalah bukti Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengintervensi kerja KPK.

"Artinya, ya pertama ini sebagai bukti bahwa pemerintah atau Bapak Presiden tidak mengintervensi kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, itu satu," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ketika dihubungi, Rabu (18/9/2019) malam.

Ia juga memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi penetapan tersangka Imam Nahrawi oleh KPK hari ini."Tidak ada satu orang pun yang bisa melalukan intervensi sehingga ya publik memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas perintah undang-undang, tinggal nanti kita lihat kayak apa prosesnya kan," katanya.

Sebelumnya, Ngabalin mengatakan secara otomatis Imam mundur dari posisinya sebagai Menpora. Begitu menjadi tersangka, menteri harus mundur dari jabatannya."Iya ada yurisprudensi ya, paling tidak itu secara otomatis," ujarnya.

"Iya secara otomatis (mundur dari Menpora), diminta tidak diminta secara otomatis itu," dia menambahkan.

Terkait kemungkinan adanya reshuffle kabinet atas penetapan tersangka kepada Imam, Ngabalin tak memberi penjelasan rinci. Ia mengatakan reshuffle kabinet hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

Detik.com mengutip Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers memaparkan penerimaan duit Menpora. Menpora melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, menerima uang Rp 14,7 miliar terkait. Imam juga diduga meminta Rp 11,8 miliar dalam rentang 2016-2018."Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar," katanya.

Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load