Polri: Kapolda dan Kapolres Harus Mampu Ungkap Kasus Karhutla

Senin , 16 September 2019 | 18:04
Polri: Kapolda dan Kapolres Harus Mampu Ungkap Kasus Karhutla
Sumber Foto Dok/Ist
Brigjen Dedi Prasetyo

JAKARTA - Para kapolda dan kapolres diminta harus mampu mengungkap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah masing-masing. Dengan penegakan hukum, Polri yakin akan ada efek jera bagi pelaku.

Hal itu ditegaskan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019).

"Sudah diperintahkan kepada jajaran tingkat polda dan polres untuk mampu mengungkap itu, harus mampu. Pengungkapan dalam rangka memitigasi, jangan sampai pelaku ini mengulangi perbuatannya. Karena ini merugikan semua pihak," katanya.

Ia menyebutkan, jumlah tersangka kasus karhutla di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan bertambah setiap harinya. Saat ini total tersangka 189 dengan rincian 185 orang dan 4 korporasi.

"Hari ini untuk update pengungkapan tersangka untuk Polda Riau ada 47 tersangka perorangan, kemudian untuk korporasi masih satu. Kemudian Polda Sumatera Selatan ada 18 tersangka, korporasi nihil. Polda Jambi ada 14 tersangka, korporasi nihil," dia menyebutkan.

Di Polda Kalimantan Selatan ada satu tersangka perorangan. Polda Kalimantan Tengah ada 45 tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi. Lalu, Polda Kalimantan Barat ada 59 tersangka perorangan dan dua tersangka korporasi.

Dari kasus-kasus itu, lanjut Dedi, 99 perkara sudah tahap penyidikan, 14 kasus telah dilimpahkan tahap 1, 2 kasus tahap perbaikan berkas atau P-19, 2 kasus tahap berkas lengkap atau P-21 dan 22 kasus pelimpahan tahap dua.

Ia mengatakan, Polri berkomitmen menegakkan hukum semaksimal mungkin. Sebab, 99 persen penyebab karhutla disimpulkan karena faktor kemanusiaan."Oleh karena itu Polri concern melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang terbukti melakukan pembakaran baik itu lahan maupun hutan, baik itu unsur sengaja maupun ada unsur kelalaian," dia menambahkan.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load