KPK Kawal Proses Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Selasa , 27 Agustus 2019 | 13:58
KPK Kawal Proses Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur
Sumber Foto Dok/Ist
Laode M Syarif

JAKARTA - Ibu kota negara akan dipindah ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengawal proses pemindahan ibu kota itu.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan hal itu kepada wartawan di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019)."Oh iya iya iya, semua infrastruktur besar itu selalu akan kita upayakan untuk diawasi pelaksanaannya," katanya.

Ia mengatakan KPK bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan mengawal dengan serius proses pemindahan ibu kota. Menurutnya, pengawasan itu agar tata kelola berjalan dengan baik."Saya yakin BPKP, BPK juga sangat serius untuk mengawal itu. Jadi, ya kita upayakan tata kelolanya baik ke depan," ucapnya.

Selain itu, Laode juga menjelaskan jika ibu kota pindah, maka otomatis kantor KPK juga harus ikut pindah. Kebijakan itu sesuai Undang-Undang Nomor 30 Pasal 19 Ayat 1 Tahun 2002 yakni Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

"Kalau kita lihat Undang-Undang KPK berlokasi di ibu kota negara. Jadi kalau pindah ibu kota ya seharusnya kalau Undang-Undang KPK belum diganti kami juga harus pindah," tuturnya seperti dikutip detik.com.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan ibu kota baru Indonesia pindah ke Provinsi Kalimantan Timur karena lokasinya yang paling ideal setelah melakukan berbagai diskusi, studi, dan pertimbangan."Ibu kota negara baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load