Kepada Kepala Daerah, Ketua KPK: Cegah Korupsi di Sektor Investasi

Rabu , 01 Desember 2021 | 12:06
Kepada Kepala Daerah, Ketua KPK: Cegah Korupsi di Sektor Investasi
Sumber Foto dok/Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri.

JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kepada kepala daerah untuk mencegah adanya korupsi pada sektor investasi. Karena menurutnya hal itu akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kami dari KPK sungguh berharap tidak ada lagi tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan investasi dan perizinan kemudahan usaha," kata Firli di 'Seminar Nasional: Transformasi Perizinan Berbasis Risiko Pada Sektor Pertambangan' pada YouTube KPK, Rabu (1/12/2021).

Firli menyoroti tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya belanja APBN/APBD yang disarankan agar kepala daerah bisa membangun komunikasi yang baik dengan legislatif dalam maksud kepentingan pengesahan APBD dengan lancar.

"Kenapa ini penting? Karena kita lihat faktor besar terhadap pertumbuhan ekonomi setidaknya hanya 3, yang pertama adalah belanja APBN maupun APBD, karenanya kami berharap kepala daerah, Bupati, gubernur dan walikota bekerja sama dengan DPRD supaya cepat pengesahan APBD-nya, dan supaya cepat juga eksekusi serta pelaksanaan anggaran nya tetapi tetaplah dilaksanakan secara profesional akuntabel bertanggung jawab dan tidak ada ruang melakukan korupsi," katanya.

Lalu, ada konsumsi masyarakat yang disebut Firli dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Dia menyebut konsumsi masyarakat dapat mempermudah investor untuk membuka usaha maupun lapangan kerja.

"Yang berikutnya adalah konsumsi masyarakat, belanja konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi karena pendapatan masyarakat. Nah terkait dengan kata kunci belanja konsumsi masyarakat ini erat kaitannya dengan investasi dan kemudahan usaha, kalau investasi diberikan kemudahan maka banyak investor yang membuka usaha, dengan banyaknya lapangan usaha dibuka maka tentulah akan menyerap tenaga kerja, dengan tenaga kerja yang banyak diserap maka akan juga mendatangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujarnya.

"Kalau saja pendapatan masyarakat meningkat, tentulah juga belanja konsumsi masyarakat meningkat dan tujuan berikutnya adalah memajukan kesejahteraan umum juga bisa tercapai, pendapatan masyarakat dekat tentulah juga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai, karena itu kami meminta kepada rekan-rekan semua berikan kemudahan investasi dan kemudahan, berusaha," Firli menambahkan.

Selanjutnya yakni investasi, di mana Firli meminta kepada para kepala daerah untuk memudahkan investasi. Firli berharap kepala daerah dapat menumbuhkan tujuan negara, bahkan saat berkampanye.

"Yang ketiga pertumbuhan ekonomi dipengaruhi karena investasi, tolong kepada Gubernur, Walikota dan Bupati berikan kemudahan investasi. Kalau kita ingin kembali lebih jauh dari itu maka tugas bapak setidaknya ada lima peran kepala daerah," ujarnya seperti dilansir Detik.com.

"Lima peran kepala daerah saya sebutkan pertama adalah Bapak diberikan mandat untuk mewujudkan tujuan negara, tolong ini di saat bapak kampanye, di saat Bapak mendaftarkan diri sebagai kepala daerah jangan lupa tanamkan tujuan bapak jadi kepala daerah adalah dengan mewujudkan tujuan negara, itu yang pertama. Yang kedua kepala daerah punya tanggung jawab menjamin stabilitas politik dan keamanan," ia melanjutkan.

Menurut Firli setiap program nasional tak akan mudah berjalan jika stabilitas politik dan keamanan tidak terjamin. Dia berharap kepala daerah dapat membangun sinergitas kepada para DPRD khususnya pada sektor investasi.

"Kenapa? Karena tidak akan pernah program nasional bisa berjalan, tidak akan pernah program-program pembangunan daerah bisa berjalan tanpa ada stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, pandai-pandailah kepala daerah berkomunikasi dengan rekan-rekan legislatif, bangun sinergi dengan kawan-kawan yang ada di parlemen baik DPRD tingkat 1 provinsi kabupaten kota," ujarnya.

"Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan luar biasa terutama adalah hak budgetting, bahkan bapak tidak akan pernah bisa melaksanakan rancangan anggaran pendapatan daerah tanpa persetujuan DPR," ia menambahkan.(*)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load