KPK Periksa Ajudan Bupati Bintan

Sabtu , 27 November 2021 | 14:34
KPK Periksa Ajudan Bupati Bintan
Sumber Foto dok/ist
KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ajudan Bupati Bintan periode 2016-2021, Rizki Bintani sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengaturan cukai rokok dan minuman alkohol (minol) di Kawasan Bintan. KPK mencari tahu tentang aliran dana yang diterima Bupati Bintan Apri Sujadi (AS).

Selain Rizki, KPK juga memeriksa saksi swasta, bernama Norman. Kedua saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2021).

"Kedua saksi hadir dan tim penyidik mendalami pengetahuan keduanya terkait dengan dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS dan pihak terkaitnya baik sebelum diberikannya izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan hingga terbitnya izin dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (27/11/2021).

Selain itu KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Apri Sujadi pada Kamis (25/11). Apri Sujadi dikonfirmasi soal barang bukti berupa dokumen terkait perizinan kuota rokok maupun minol yang diduga telah diatur.

"Dikonfirmasi antara lain terkait barang bukti berupa beberapa dokumen perizinan kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan yang diduga telah diatur siapa saja yang akan di mendapatkan izin kuota dimaksud," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai dan minuman alkohol (minol) di wilayah Kabupaten Bintan pada 2016-2018. Selain itu, KPK menetapkan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan, Mohd Saleh H Umar, sebagai tersangka.

"Menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Kedua, MSU, Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (12/8/2021).

KPK menduga perbuatannya tersebut merugikan negara sekitar Rp 250 miliar. Apri diduga menerima Rp 6,3 miliar dalam kasus ini.

Akibat perbuatannya, AS dan MSU disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

 



Sumber Berita: Detik.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load