KPK Bidik Edhy Prabowo di Kasus Dugaan TPPU

Jumat , 26 November 2021 | 10:22
KPK Bidik Edhy Prabowo di Kasus Dugaan TPPU
Sumber Foto dok/ist
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo telah diputus 9 tahun penjara di kasus suap ekspor benur. KPK nantinya akan mendalami soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah vonis Edhy berkekuatan hukum tetap.

"Jadi, kalau kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah inkrah gitu ya, tentu kami akan segera pelajari pertimbangan dari putusan hakim Pengadilan Tinggi, fakta-faktanya apakah sama dari fakta-fakta dari di pengadilan negeri, atau kah ada fakta-fakta baru atau kah ada kemungkinan yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke pasal-pasal lain atau pun penerapan undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

Ali mengatakan KPK masih menunggu perkembangan dari perkara ini. Dia menyebut KPK tentu akan mempelajari putusan Edhy secara utuh, guna mendalami dugaan TPPU."Tapi, pada prinsipnya tentu kami menunggu nanti seperti apa perkembangan dari perkara ini dan pasti nanti kami akan informasikan ya seperti apa hasil akhir dari putusan terdakwa itu sendiri," ujarnya.

"Nanti kami pelajari dulu putusan secara utuhnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut," ia menambahkan.

Sebelumnya, PT Jakarta memperberat hukuman Edhy Prabowo dari lima tahun menjadi sembilan tahun penjara. Alasannya, perbuatan Edhy, yaitu korupsi, telah meruntuhkan sendi kedaulatan negara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi putusan PT DKI Jakarta yang dikutip dari website-nya, Kamis (11/11/2021).

Selain itu, Edhy diwajibkan mengembalikan uang yang di korupsinya, yaitu Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Bila tidak membayar dalam waktu satu bulan sejak putusan inkrah, hartanya disita dan dirampas negara. Bila hartanya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan.(*)

 



Sumber Berita: Detik.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load