Ketua YLBHI: Pejabat Publik Terikat Etika dan Bisa Dikritik

Rabu , 22 September 2021 | 16:41
Ketua YLBHI: Pejabat Publik Terikat Etika dan Bisa Dikritik
Sumber Foto RMOL.id
Ketua YLBHI Asfinawati

JAKARTA--Asfinawati, kuasa hukum Fatia Maulidiyanti angkat suara terkait pelaporan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terhadap kliennya. Dia menyesalkan pelaporan tersebut.

Menurunya, Luhut sebagai pejabat publik seharusnya terikat pada etika publik yang tentu saja bisa dikritik. “Tentu saja pejabat publik bisa dikritik. Jika tidak bisa dikritik maka tidak ada suara rakyat dalam berjalannya negara. Jika tidak ada suara rakyat tidak ada demokrasi,” ujar Asfinawati dalam keterangannya secara virtual, Rabu (22/9/2021).

Dikatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengkritik Luhut sebagai kapasitas pejabat negara, bukan individu. “Jadi jika kita dengar LBP kemudian mengatakan, kami adalah individu yang memilki hak. Tentu dia memiliki itu. Tapi yang dikritik oleh Fatia justru bukan LBP sebagai individu tapi sebagai pejabat publik,” ujarnya.

Ketua YLBHI itu pun menyebut bahwa kliennya mengkritik mewakili organisasi yang dinaunginya. Sehingga, jika merujuk undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak bisa dipidana.

“Jelas Fatia dilaporkan sebagai ketua KontraS. Dia mewakili organisasi, oleh karena itu dia tidak bisa diindividualisasi. Begitu. Menurut UU ITE Pasal 310 KUHP maka disebutkan kalau untuk kepentingan publik maka itu bukan suatu pencemaran nama baik,” terang Asfinawati.

Luhut hari ini telah resmi melaporkan aktivis Haris Azhar ke Polda Metro Jaya terkait dugaan hubungan operasi militer dengan bisnis tambang di Papua. Haris dilaporkan karena dianggap melakukan fitnah penyebaran berita bohong.

Luhut menyebut laporan ini dibuat lantaran somasi yang ia layangkan kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS tak kunjung direspons. "Ya karena sudah dua kali (somasi) dia enggak mau, saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, jadi saya kira sudah keterlaluan karena dua kali saya sudah minta maaf enggak mau minta maaf, sekarang kita ambil jalur hukum jadi saya pidanakan dan perdatakan," kata Luhut.

Perseteruan Haris dengan Luhut bermula dari video percakapan Haris Azhar dan Fatia yang unggah di kanal Youtube Haris Azhar. Dalam percakapan itu, disebut bahwa PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Luhut adalah salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group. Namun, Luhut membantah tuduhan tersebut dan mengirim somasi kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.



Sumber Berita: Bisnis.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load