Anies Diperiksa Terkait Pengadaan Rumah di Jakarta

Selasa , 21 September 2021 | 16:42
Anies Diperiksa Terkait Pengadaan Rumah di Jakarta
Sumber Foto CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK Jakarta, Selasa (21/9/2021).

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dirinya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan program pengadaan rumah. Sayangnya, dia tidak menjawab apakah program dimaksud adalah DP 0 rupiah atau bukan.

Anies diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menyatakan pengadaan tanah di Munjul diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah."Alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaannya menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta," kata Anies kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Dia mengaku sudah memberikan keterangan dengan lengkap kepada penyidik. Ia berharap hal tersebut bisa membantu lembaga antirasuah menuntaskan penanganan kasus yang melibatkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

"Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya bisa membantu KPK menjalankan tugas," ucap Anies.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari KPK terkait materi pemeriksaan terhadap Anies dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Dalam kasus ini, Yoory disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Karena kasus ini, Anies mencopot Yoory dari jabatannya.

Sebagai informasi, pengadaan tanah di Munjul diperuntukkan untuk program DP 0 Rupiah. Dari temuan awal KPK, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp152,2 miliar. Para tersangka lain dalam kasus ini yakni Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar; Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP.

PT AP merupakan salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengadaan tanah. Dalam perkembangan penanganan perkara, Kantor PT Adonara Propertindo, Gedung Sarana Jaya, serta rumah kediaman dari sejumlah pihak yang terkait dengan perkara ini pun sudah digeledah oleh penyidik lembaga antirasuah.(*)

 



Sumber Berita: CNN Indonesia
KOMENTAR

End of content

No more pages to load