MAKI Punya Bukti soal "King Maker" Djoko Tjandra

Senin , 20 September 2021 | 12:06
MAKI Punya Bukti soal
Sumber Foto dok/ist
Ketua MAKI Boyamin Saiman

JAKARTA - Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK bakal digelar besok. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengklaim pihaknya memiliki bukti komunikasi terkait 'king maker' kasus Djoko Tjandra.

"MAKI akan membacakan gugatan Praperadilan melawan KPK atas dihentikannya Supervisi dan Penyidikan untuk mencari dan menemukan siapa dan peran 'King Maker' dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," kata Boyamin kepada wartawan, Senin (20/9/2021).

"Dalam persidangan besok akan dibacakan transkrip pembicaraan yang isinya terkait 'King Maker', transkrip tersebut antara dua orang saksi pengurusan fatwa Djoko Tjandra," sambungnya.

Namun, Boyamin tak merinci isi percakapan yang ada di transkrip tersebut. Dia mengatakan percakapan tersebut akan dibacakan saat sidang dimulai.

Dalam materi praperadilan yang diajukannya, Boyamin menyebut MAKI mengiri surat kepada KPK pada tanggal 11 September 2020. Surat bernomor 192/MAKI/IX/2020 itu berisi penyampaian materi dugaan korupsi terkait Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari untuk digunakan sebagai bahan supervisi.

Dia mengaku telah diundang KPK pada tanggal 18 September 2020 untuk memperdalam informasi terkait 'King Maker' dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali. Boyamin mengatakan pihaknya telah menyerahkan transkrip pembicaraan antara Anita Kolopaking dan Pinangki Sirna Malasari yang tebalnya sekitar 140 halaman yang akan dijadikan bukti dalam persidangan pengajuan praperadilan ini.

MAKI, katanya, telah mendapat surat balasan dari KPK tanggal 2 Oktober 2020 terkait tanggapan atas pengaduan masyarakat. Dia mengatakan surat KPK tersebut berisi pernyataan kalau pengaduan MAKI dijadikan bahan informasi Kedeputian Bidang Penindakan KPK.

Dia menyebut KPK telah memutuskan melakukan supervisi dan koordinasi kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra.

"Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutus perkara Terdakwa Pinangki Sirna Malasari dkk yang dalam pertimbangannya menyatakan keberadaan 'King Maker' sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali. Namun, Majelis Hakim menyatakan tidak mampu menggali siapa 'King Maker' sehingga menjadi kewajiban KPK untuk menemukan peran 'King Maker' sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," ujar Boyamin seperti dilansir Detik.com.

Dia menyebut Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan telah menghentikan supervisi perkara tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dkk pada tanggal 30 Juli 2021. Dia menilai KPK telah memicu ketidakpastian hukum.

"Tindakan KPK yang melakukan penghentian supervisi terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh 'King Maker' sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali adalah bentuk penelantaran perkara yang mengakibatkan penanganan perkara menjadi terkendala untuk membongkar dan mencari 'King Maker' adalah sebagai bentuk penghentian penyidikan perkara korupsi secara materiel, diam-diam, menggantung dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh 'King Maker' sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," ucapnya.

Sebelumnya, Boyamin mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penghentian penyidikan kasus korupsi pengurusan fatwa MA yang mana sosok 'King Maker' dalam kasus tersebut belum terungkap. Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun gugatan praperadilan itu didaftarkan ke PN Jaksel pada Senin (23/8/2021) dengan nomor register perkara 83/pid.pra/2021/PN.Jkt.Sel. Dalam gugatannya, Boyamin meminta hakim menyatakan KPK tidak sah menghentikan perkara penyidikan kasus suap fatwa MA tersebut karena belum mengusut sosok 'King Maker'.

"Menyatakan secara hukum termohon (KPK) telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum terhadap Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," kata Boyamin dalam surat permohonan praperadilannya, Selasa (24/8/2021).

Tanggapan KPK

KPK tidak mempermasalahkan adanya gugatan praperadilan yang diajukan MAKI. KPK menegaskan supervisi perkara selesai dilakukan bila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Perkara Djoko Tjandra sendiri yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) memang telah diadili.

"Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak setiap pihak yang mengajukan praperadilan atas suatu penanganan perkara korupsi. Hal ini kami pandang sebagai bentuk perhatiannya pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).

Sosok King Maker

Sosok 'king maker' tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan terhadap Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2/2021). Hakim menyebut Pinangki berencana kerja sama dengan 'King Maker' membebaskan Djoko Tjandra.

Sosok 'King Maker' dalam kasus suap fatwa MA Djoko Tjandra hingga kini belum terungkap. Majelis hakim mengatakan sosok itu memang ada, namun tidak bisa terungkap dalam persidangan.

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti elektronik berupa komunikasi chat menggunakan aplikasi WA yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa, saksi Anita Kolopaking, serta keterangan saksi Rahmat, telah terbukti benar adanya sosok king maker," kata hakim Ignasius Eko Purwanto.(*)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load