Maqdir: MJS Ajukan diri Sebagai Justice Collaborator Untuk Lempar Kesalahan

Selasa , 22 Juni 2021 | 18:04
Maqdir: MJS Ajukan diri Sebagai Justice Collaborator Untuk Lempar Kesalahan
Sumber Foto Liputan6.com
Terdakwa Matheus Joko Santoso yang ajukan diri sebagai justice collaborator

JAKARTA--Kuasa hukum eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB), Maqdir Ismail, menilai permohonan tersangka Matheus Joko Santoso untuk (MJS) menjadi justice collaborator (JC) hanya untuk mengundang perhatian dan melempar kesalahan. Berdasarkan keterangan saksi pihak vendor, mereka telah dimintai fee oleh MJS.

"Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai JC, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," tegas Maqdir dalam keterangannya, Rabu (22/6/2021).

Maqdir menyebut, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) itu berdalih apa yang dilakukan terkait kasus dugaan suap yang menjeratnya semata hanya menjalankan perintah JPB.

"MJS seharusnya dihukum dengan hukuman tinggi dan permohonannya dikesampingkan. Dengan cara seperti ini orang tidak akan dengan mudah dan gampang seolah-olah mencari perlindungan, seolah-olah adalah korban. Kalau tidak ada OTT, dia (MJS) sudah memegang uang cukup banyak hampir Rp14 miliar. Sedangkan yang lain tidak ada yang pegang uang," kata Maqdir 

Maqdir mengungkapkan, di banyak negara umumnya saksi mahkota digunakan untuk membongkar perkara atau kejahatan terorganisir dan tidak mudah pembuktiannya.

Tetapi Maqdir menyebut, perkara dugaan suap bansos Covid-19 adalah perkara yang mudah dan buktinya cukup jelas. MJS tertangkap tangan dengan bukti uang yang nyata serta hasil penyadapan.

Menurut pihak JPB, MJS justru merupakan aktor sebenarnya dari kasus dugaan suap Bansos di Kemensos. Bahkan, dia tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

Dari BAP dan keterangan saksi, MJS dan saksi Daning Saraswati (DS) memiliki hubungan personal. 

Secara terpisah dalam persidangan MJS dan HVS sendiri, juga pernah disebutkan bahwa MJS memberikan modal sebesar 3 miliar rupiah untuk pendirian PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Salah satu vendor yang diduga “akal-akalan” dalam proyek bansos, yang dimiliki oleh DS.

Selain memperoleh modal usaha untuk mendirikan PT RPI, Daning juga mendapat rumah di daerah Cakung Jakarta Timur, mobil Toyota Vios dan Toyota Cross, serta safe deposit box (SDB) BRI senilai Rp1.8 miliar.

Dimanfaatkan JPB

Sebelumnya, MJS mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Matheus merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kemensos.

Terkait permintaan pengajuan JC oleh Mathues Joko ini, tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) akan menanggapinya dalam sidang dengan agenda tuntutan.

Tangguh Setiawan menyebut, alasan kliennya mengajukan JC lantaran merasa dimanfaatkan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Juliari juga merupakan salah satu terdakwa dalam perkara ini.

"Artinya dari sini saja kita bisa lihat bahwa Pak Matheus Joko ini hanya dimanfaatkan oleh Pak Menteri (Juliari) untuk mengurusi kegiatan-kegiatan yang sifatnya meminta uang kepada vendor," kata Tangguh.

Tangguh berharap tim penuntut umum pada KPK dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor bisa menerima pengajuan JC kliennya. Tangguh menyatakan Matheus Joko siap komitmen dengan status JC, yakni membongkar pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

"Sebenarnya alasan simplenya karena kita ingin dapat keadilan, biar bagaimanapun dari awal persidangan saya sampaikan Pak Matheus Joko ini hanya menjalankan, pemberi perintah, perintah dari Pak Menteri," kata dia.

 



Sumber Berita: rri.co.id
KOMENTAR

End of content

No more pages to load