Hakim Tolak Praperadilan Eks Bupati Sri Wahyumi

Selasa , 22 Juni 2021 | 17:14
Hakim Tolak Praperadilan Eks Bupati Sri Wahyumi
Sumber Foto dok/CNN Indonesia//Andry Novelino
Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip.

JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hariyadi, menolak permohonan praperadilan yang diajukan eks Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Hakim menegaskan penangkapan Sri yang dilakukan KPK sah.

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon," kata hakim tunggal Hariyadi, Selasa (22/6/2021).

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut penangkapan dan penahanan Sri Wahyumi telah sesuai ketentuan hukum. Hal itu dibuktikan dari adanya surat perintah dan berita acara, baik penangkapan maupun penahanan.

"Menimbang bahwa dari permohonan praperadilan pada petitum mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon, dalil tersebut ditolak oleh Termohon dengan didukung alat bukti T38 juga surat perintah penangkapan tertanggal 28 April 2021 dan surat bukti T39 juga berita acara penangkapan tanggal 29 April 2021. Surat bukti T42 berupa surat perintah penahanan tanggal 29 April 2021 dan surat bukti T43 berupa berita acara penahanan tersangka Sri Wahyumi Maria Manalip serta bukti T46, T47, T48, T49," ia menjelaskan.

"Maka dalil tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon praperadilan tersebut telah terbantahkan sehingga tidak beralasan dan haruslah ditolak," sambungnya.

Lebih lanjut dalam pertimbangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4/2016 Pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Adapun bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memasuki materi pokok perkara.

Hakim mengatakan penetapan tersangka Sri Wahyumi dalam perkara penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur telah memenuhi 2 bukti permulaan yang sah lewat BAP saksi dan tersangka. Dengan begitu, tudingan Pemohon soal adanya pelanggaran undang-undangan dan hak asasi manusia yang dilakukan KPK tidak beralasan.

"Maka pada saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka telah memiliki 2 alat bukti yang sah sehingga dalil permohonan praperadilan tersebut tidak beralasan," ucap hakim.

"Menimbang dalam pertimbangan tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonan praperadilan maka dalil permohonan praperadilan dan petitum permohonan serta alat-alat bukti Pemohon selebihnya mengenai adanya pelanggaran HAM dan yang bukan dalam ruang lingkup praperadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dalil permohonan praperadilan tersebut telah ditolak," tambahnya.

Pengacara Nyatakan Tidak Puas

Seusai sidang, salah satu pengacara Sri Wahyumi, Ari Matea Andes, mengaku tidak puas dengan putusan hakim. Dia menyebut ada fakta yang terabaikan terkait penangkapan Sri yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

"Kalau bicara dari keputusannya kami memang tidak puas, tapi kami juga menghormati putusan hakim perihal permohonan praperadilan yang kami ajukan. Memang ada beberapa fakta yang mungkin menurut pemahaman kami ini terabaikan perihal pola penangkapan dari sisi HAM," katanya.

Meski begitu, Ari mengatakan tetap menghormati putusan hakim. Ke depan pihaknya akan melakukan persiapan terkait persidangan pokok perkara.

"Kita akan coba diskusi lagi dengan beliau (Sri), praktis kita akan masuk ke dalam pokok perkara, apakah kondisi di KPK seperti apa, kita belum tahu. Apakah maju atau tunggu dulu untuk pokok perkara," ia menambahkan.

Sri Wahyumi Maria Manalip dicokok KPK usai bebas dari penjara. Emosi mantan Bupati Kepulauan Talaud itu meluap-luap tatkala ditangkap lagi.

Awalnya, Sri Wahyumi dijerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 April 2019. Sri Wahyumi kala itu diduga 'bermain mata' dengan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo. Demi barang mewah, Sri Wahyumi disebut KPK memperjualbelikan proyek di kabupaten yang dipimpinnya kepada si pengusaha.

Sri Wahyumi ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota tim sukses Sri Wahyumi atas nama Benhur Lalenoh dan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo. Sri Wahyumi dibawa ke meja hijau hingga akhirnya dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Saat diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, Sri Wahyumi divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia diyakini bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Meski vonisnya lebih ringan dari tuntutan, Sri Wahyumi tak terima. Dia mengajukan peninjauan kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) pun mengabulkan PK dan menyunat hukuman Sri Wahyumi dari 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun penjara. Vonis 2 tahun penjara itu berkekuatan hukum tetap dan KPK mengeksekusi Sri Wahyumi ke lembaga pemasyarakatan pada 26 Oktober 2020.

Berkat pemotongan hukuman tersebut, Sri Wahyumi bebas lebih cepat. Tepat 29 April 2021, Sri Wahyumi menghirup udara bebas dari Lapas Kelas II-A Tangerang.

Di hari yang sama, Sri Wahyumi langsung dijemput paksa KPK. Ada perkara lain yang diusut KPK yang menjerat Sri Wahyumi.

"Betul, Saudari Sri Wahyuni Manalip dilakukan penyidikan terkait dengan perkara korupsi lainnya. Yang bersangkutan dulu tersangkut perkara korupsi berupa suap dan sudah menjalani vonis," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dihubungi, Kamis (29/4/2021).

Sri Wahyumi diduga menerima gratifikasi Rp 9,5 miliar terkait dengan proyek infrastruktur. "KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan tersangka SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip) sebagai tersangka," ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Kamis (29/4/2021).(*)



Sumber Berita: Detik.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load