Bambang Widjojanto Sebut SDM KPK Mulai Dihabisi

Selasa , 04 Mei 2021 | 14:46
Bambang Widjojanto Sebut SDM KPK Mulai Dihabisi
Sumber Foto Antara/M Risyal Hidayat
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mencium gelagat ada indikasi sumber daya manusia (SDM) di lembaga antirasuah saat ini sedang dihabisi.

Pendapat itu dilontarkan BW - sapaan akrab Bambang Widjojanto - merespons kabar perihal 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam diberhentikan kerja oleh pimpinan KPK.

"Yang mengerikan, kini, batas api kepantasan telah dilanggar. Jika info di media benar, ada indikasi SDM KPK mulai dihabisi," ujar BW kepada cnnindonesia.com melalui keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

Menurut dia, pegawai KPK selama ini telah bekerja sepenuh hati karena telah bertaruh nyawa demi memberantas korupsi. Namun, situasi kini sangat berbeda."Justru malah mau disingkirkan semena-mena hanya dengan berbekal hasil tes ala Litsus orde baru," ucapnya.

BW lantas menduga situasi yang berkembang saat ini merupakan bagian dari strategi menghancurkan KPK. Sebab, lanjut dia, pada saat yang bersamaan pegawai KPK tengah menuntaskan kasus dugaan korupsi terkait bansos Covid-19, izin ekspor benih lobster, hingga kasus Tanjungbalai yang seluruhnya melibatkan orang-orang berkuasa."Apakah ini salah satu misi dan sasaran 'penghancuran' KPK?" ucapnya.

Ia pun menilai indikasi penghancuran KPK dilakukan secara terstruktur dan sistematis, mulai dari revisi UU KPK hingga pimpinan KPK terpilih yang disebutnya sarat kontroversi."Keseluruhan proses itu ada di periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Inikah legacy 'terbaik' yang akan ditinggalkan beliau untuk diingat sepanjang masa? Saya belum terlalu yakin tapi banyak fakta yang tak terbantahkan atas sinyalemen itu," pungkas Bambang Widjojanto.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri enggan menanggapi. Jenderal polisi bintang tiga ini hanya menyampaikan bahwa KPK telah menerima hasil tes dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tapi belum membuka data tersebut.

"Silakan ke Sekjen untuk hal tersebut karena sampai saat ini pimpinan belum membuka hasil tes wawasan kebangsaan. Hasil tes wawasan kebangsaan diterima Sekjen dari BKN tanggal 27 April 2021 dan sampai sekarang belum dibuka," ucap Firli.

Adapun Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan hasil penilaian tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih tersegel. Dia memastikan lembaganya segera mengumumkannya secara terbuka.

"Saat ini hasil penilaian Asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," ujar Cahya melalui pesan tertulis, Selasa (4/5/2021) seperti dilansir Antara.

Perubahan status pegawai menjadi ASN ini merupakan mandat Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Adapun tes wawasan kebangsaan tersebut merupakan konsekuensi dari revisi beleid aturan itu.

Perubahan undang-undang mengharuskan seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN. Dalam beleid yang disahkan dua tahun silam itu, KPK juga dimasukkan ke rumpun lembaga eksekutif.(*)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load